Peran DPR Dalam Memperjuangakan Aspirasi Masyarakat: Ceramah Ramadhan Ketua D…

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi dan pengaduan rakyat. Pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti ole Komisi-Komisi di DPR yaitu masalah yang disampaikan bersifat strategis dan politis, masalah yang berkaitan dengan kebijakan Daerah/Pusat, masalah yang mempunyai dampak yang luas, dan m…

Himpunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia 194…

Buku Himpunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Ini, khususnya ditunjukan untuk memberikan dan atau melengkapi bahan-bahan bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum yang Kedua dinegara Kita, jang akan mulai melakukan tugas kewajibannya pada tanggal 28 Oktober 1971.

Himpunan peraturan Tata-Terib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata-tertib Komite Nasional Pusat; Peraturan Tata-tertib Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; Keputusan DPR Sementara No 30/K/1950; Keputusan DPR Sementara tanggal 14 Januari 1952; Keputusan DPR No 8/DPR-45/59; Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1955 berlandaskan UUD 1945, 22 Juli 1959-29 Juli 1960; Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, Orde Lama,…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku ini berisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku ini Berisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78, Tanggal 29 Juni 1978

DPR RI Periode 2004-2009: Tahun Pertama

DPR RI periode 2004-2009 ini, adalah Dewan yang keseluruhan anggota-anggotanya merupakan hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen, juga diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada periode ini, tidak ada lagi anggota hasil pengangkatan sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Implementasi fungsi legislasi DPR Tahun…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik indonesia

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia: Keputusan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

97 hlm., : 8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku in Berisikan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Keempat (16 Agust 2017 - 15 Agust 2018): Bersama…

Pertanggungjawaban kinerja DPR yang tersusun dalam Laporan Kinerja DPR merupakan laporan pelaksanaan atas tiga fungsi DPR yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan maupun diplomasi parlemen. Pelaksanaan fungsi legislasi pada Tahun Sidang 2007-2008 DPR sudah berhasil menyusun, membahas, dan menyetujui 17 (tujuh belas) rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).…

Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ket…

Buku Ini Berisi Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1983

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 14/DPR-RI/IV/78-79, Tanggal 28 Juni 1979

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 10/DPR-RI/III/82-83, Tanggal 26 Pebruari 1983

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomo…

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku ini berisi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen Dan BK DPR RI Tahun 2018

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Persidangan Setjen dan BK BRI RI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1520/SEKJEN/2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerj…

Buku Kinerja BAKN Periode 2014-2019

Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Sekretariat Jen…

Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (dukungan dan pelayanan) bagi para pengguna jasa pelayanan untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian, dapat dihindarkan adanya tumpang tindih, kesalahan prosedur melaksanakan tugas dan kejelasan tanggung ja…

Ringkasan Dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas L…

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 06 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan …

Ringkasan Dan Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan…

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…