Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, telah melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi Empat Pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara haru…

Uji Kompetensi Jurnalis Televisi

Buku Uji Kompetensi Jurnalis Televisi yang disusun oleh IJTI ini, memiliki ciri khas media televisi yang tentu berbeda dibanding uji kompetensi untuk wartawan media cetak. Aspek teknologi, teknis, dan layar televisi memang berbeda dengan media cetak sehingga instrumen uji kompetensi yang dikembangkan di sini disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis televisi. Ada empat kelompok yang dapat melakukan…

Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi

Buku ini mengupas perkembangan pembangunan ekonomi, yang dapat dijadikan referensi para pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Bagian pertama buku menarasikan capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagian kedua mencoba menjelaskan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Bagian ketiga mengurai potensi kelautan Indonesia dan tantangan yang dihadapi …

Anggaran Kesehatan dalam APBN

Mulai tahun 2016, DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk memenuhi mandat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran kesehatan dalam APBN Tahun 2016 yang meningkat cukup signifikan. Peningkatan alokasi anggaran kesehatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan d…

Prediksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN TA.2017

Prediksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 untuk RAPBN TA.2017 seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi. Prediksi ini disusun oleh Tim Penyusun Asumsi Dasar Ekonomi Makro dari Pusat Kajian Anggaran Negara Badan Keahlian DPR RI.

Pers penyiaran yang independen dan pluralis : pendapat hukum Dewan Pers atas …

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah: Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalist…

Himpunan Sambutan Menteri Perindustrian 2014

Merupakan himpunan pidato Menteri Perindustrian sepanjang tahun 2014. Penerbitan publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kebijakan dan capaian sektor industri kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas, sekaligus sebagai acuan dalam pengembangan sektor industri agar dapat memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian nasional.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1984. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280 (TR).

TNI adalah Rakyat, Rakyat adalah TNI

Berisikan gambaran tentang sepenggal episode sejarah, profesionalitas yang ditunjukkan oleh para prajurit TNI melalui dokumentasi foto rangkaian kegaiatan Peringatan Ke-70 Hari TNI Tahun 2015.

Dewan Pers periode 2013-2016

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai suatu bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Dewan Pers sebagai badan independen, berupaya terus untuk menjalankan fungsi-fungsi publik yang diamanahlan Undang-Undang Pers. Menghadapi persoalan-persoalan pers di negeri ini, Buku ini terdiri…

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, telah melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Sosialisasi Empat Pilar, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar adalah untu…

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum

Laporan delegasi DPR RI ke sidang tahunan ke-23 Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) tanggal 8-17 Januari 2015 di Quito,Ekuador. Dipimpin oleh Fadli Zon, wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam. Sidang ini membahas topik agenda yang dibagi dalam plenanry session,working group dan drafting committee. Indonesia memberi draf resolusi usulan yaitu: the middle east peace process;strengthening peace …

Sensus Pertanian 2013: Angka Nasional Hasil Pencacahan Lengkap (Census of Agr…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-064-739-8

Deskripsi Fisik

xxxvii, 244 hlm. : il. ; 30 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.109 598

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegaha…

Buku Memorie van Toelichting (MvT) ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 …

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 1 - 77

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 50 Tahun 1986 dan Keppres Nomor 3, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 31, 37, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 58, 59, 60. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 No. 3320 - 3344 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 1 - 76

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 17 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 48 Tahun 1985 serta keppres Nomor 6 ,12, 36, 45, 46, 48, 58, 65, 66, 68, dan 78. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 No. 3281 - 3319 (TR).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Peng…

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 13 Oktober 1990 dalam Lembaran Negara Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3425 merupakan undang-undang yang dibentuk sebagai wadah atau organisasi bagi para ilmuan Indonesia terkemuka yang di sebut Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang bertujuan untuk memberikan pemikiran yang bersifat ilmiah dan konseptual terhadap penguasaan,…

Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2013

Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2013 bertujuan memberikan gambaran mengenai keadaan mobilitas penduduk yang terjadi di Indonesia.

Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011-2012

Publikasi Profil Migran ini menyajikan data migran risen (recent migrant) hasil SUSENAS 2011-2012. Pembahasan yang dilakukan meliputi pola arus migran risen di Indonesia dan karakteristik migran risen termasuk keadaan sosial ekonominya di seluruh provinsi di Indonesia.

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia T…

Edisi

Buku VI Kekuasaan Kehakiman

ISBN/ISSN

978-602-8308-02-1

Deskripsi Fisik

xxvi, 488 hal. ; 22 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 342.03 NAS