Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan, maka diperlukan adanya dukungan anggaran. Namun dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikelola secara tertib, taat terhadap perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
Implementasi aksi perubahan “Dukungan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Bahan Perumusan Kebijakan dalam Rangka Penyusunan Program dan Anggaran melalui aplikasi Basura” telah dilaksanakan pada milestone jangka pendek. Capaian dari aksi perubahan ini adalah Aplikasi Basura (Bahan Penyusunan Anggaran) yang merupakan solusi dari permasalah yang ada pada Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran. …
Buku ini berisi bahasan praktis seputar dunia kemasan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan para pelaku UKM, plus artikel-artikel seru untuk melengkapi bahasannya. Mulai dari bagaimana mencari nama brand yang tepat, material kemasan yang sesuai untuk produk tertentu, sampai masalah regulasi jika pelaku UKM mau melebarkan sayap bisnisnya lebih luas lagi. Disajikan dengan gaya …
Pengantar ilmu hukum, atau yang lazim disingkat PIH. PIH merupakan pengantar untuk memahami ilmu hukum beserta segala aspeknya
Banyak anggapan bahwa bekerja di luar negeri adalah sesuatu yang menarik. Mulai dari gaji besar, melihat tempat-tempat di belahan dunia lain, jalan-jalan, belajar bahasa dan budaya di negara lain, mempunyai kesempatan mendapatkan pengalaman lebih besar dan segala daya tarik lain. Semua itu memang ada. Namun, di balik itu semua, juga terdapat kisah-kisah pilu dan dramatis. Baik itu yang ter…
Bunga rampai "Telisik Daya Tahan Usaha dan Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19" ini menelisik dampak pandemi Covid-19 menelisik dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja makroekonomi nasional, upaya pemerintah untuk memitigasi dampaknya terhadap usaha kecil dan menengah serta masyarakat berpendapatan rendah. Didiskusikan juga keterpurukan maskapai penerbangan nasional dan daya saing daerah di …
Perkembangan tindak pidana melalui proses kriminalisasi ke dalam hukum positif pasca kemerdekaan bersifat rekodifikasi terbuka dengan misi dekolonisasi, harmonisasi, konsolidasi, aktualisasi, modernisasi, demokratisasi dan sinkronisasi dengan metode evolusioner, global, kompromi dan komplementer.
Kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pembangunan hukum agraria/pertanahan adalah perencanaan tata ruang. Materi yang dituangkan dalam buku ini disusun berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap teori dan konseptual, prinsip pokok UUPA, UUPPLH, UUTR, beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Terdiri dari 5 Bab, meliputi Bab 1 berisi tentang Kebijakan Pembaruan Huku…
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah indonesia sebagai antisipasi dan mempercepat pencapaian target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinergitas upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan pembangunan da…
Buku ini merupakan sebuah upaya meletakkan isu middle income trap ke meja pembahasan sistem politik dan kebijakan publik. Ketika teori ekonomi mengatakan faktor produktivitas harus dimaksimalkan untuk menjaga laju pertumbuhan, buku ini berusaha menjawab bagaimana institusi dan pemerintahan bekerja untuk memanifestasikan ide-ide pembangunan. Di sini kita akan menemui peluang berupa pemerintahan …
Buku dengan judul "Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang Lebih Baik" terbit pada saat yang tepat dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung visi dan misi pemerintah khususnya dibidang kesehatan. Buku ini terbit sebagai hasil kajian dan penelitian mengenai jaminan kesehatan nasional oleh para penulisnya di tahun 2015 yang turut diperkaya dengan diskusi langsu…
Peran perempuan dalam ranah public disajikan secara menarik dimana suatu fenomena yang kompleks diuraikan dengan komunikatif. Buku ini merupakan hasil penelitian yang komprehensif terkait gender dan keterwakilan perempuan dalam politik formal. Pendekatan teori yang lebih soft dan perspektif empiris-kritis member pijakan bahwa wilayah publik dan domestik tidak harus dipertentangkan. Bu…
When a country begun developing nuclear power on their pwn area, a global institution like the UN should take a special inspection on the country. When we concern nuclear issue on Iran, our mind actually realizes that the issue remains to be a high controversial problem. Chairman of the Organization of Islamic Conference (OIC), Abdullah Badawi has called the Islamic countries, to stand together…
Pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik baru era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Pada era ini terjadi pengalihan tanggung jawab dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan ini merupakan langkah strategis dalam mengatasi permasalahan local yang berupa ancaman disintegrasi, kemiskinan, ketidakmerata…
Lima aspek penting pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dibahas dalam buku ini, yang mencakup kontribusinya terhadap perekonomian nasional, sistem inovasi, pengelolaan pengembangan, akses pembiayaan dan revitalisasi industri tekstil nasional. Kelima aspek tersebit memiliki sekuensi dan konektivitas yang baik untuk menjawab tema utama buku ini, yaitu perumusan kebijakan pengemb…
Buku dengan judul “Kebijakan Ekonomi Maritim Indonesia: Pembangunan Tol Laut sebagai Basis Pertumbuhan dan Pemerataan” terbit pada saat yang te[at. Permasalahan besar yang dihadapi bangsa ini adalah ketimpangan pembangunan khususnya pembangunan antarwilayah, di samping ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan kelas pendapatan. Tema utama yang diusung dalam buku ini adalah memban…