Buku ini berisi tentang peraturan pemerintah tentang pemilikan dan pendaftaran tanah. Juga dilengkapi sejumlah peraturan tertulis lainnya seperti, Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Oleh Bank Umum Untuk Pembiayaan dan atau Pengolahan Tanah, serta peraturan pemerintah tentang; pajak daerah, …
Buku ini memuat paket lima undang-undang perpajakan, yang mana berisi; Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesain Sengketa Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …
Buku ini berisi tentang himpunan tindak lanjut peraturan perpajakan, yang mana memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan mengenai pajak penghasilan, serta aturan-aturan tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Buku ini memiliki tujuan agar para wajib pajak nantinya dapat mengetahui, mempelajari, serta memahami peraturan perpajajakan …
DPR Ri bersama dengan Pemerintah membahas rancangan undang undang tentang pengusaha kecil untuk disahkan menjadi undang-undang. maka melalui tahap demi tahap dibahas baik dalam sidang sidang khusus dan sampai akhirnya melalui sidang paripurna dapat disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi undang. undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan disahkan pada tanggal 26 desember 1995
Buku ini merupakan penerbitan yang berkelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Himpunan peraturan pemerintah daerah Tahun 1988-1991, 1992, 1993, dan 1994 yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. buku ini memuat peraturan-peraturan menteri dalam negeri yang ditetapkan / dikeluarkan sepanjang tahun 1995, dan terdiri dari peraturan, keputusan, dan instruksi menteri dalam negeri. penulis meng…
sehubungan dengan amat sangat pentingnya undang undang bank indonesia, maka penerbit menyediakan dalam bentuk buku dan sekaligus turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan. semoga buku ini akan dapat memberikan sumbagan yang penting mengnai pengetahuan dan permasalahan di bidang perbankan di indonesia yang terlebih banyak kepada semua pihak yang terkait secara …
untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sangat mendasar kepada prinsip musyawarah dari kedua belah pihak yang berselisih. hal ini tentunya disepakati bahwa penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat di peroleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. sehubungan amat sangat pentingnya hal tersebut. undang undang peny…
buku seri perpajakan ini merupakan terbitan yang berkesinambungan dari 5 buku sebelumnya yaitu himpunan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai tahun 1983 - 1987, 1987 - 1988, 1988 - 1990, 1990 dan 1991 yang telah diterbitkan sebelumnya. dalam himpunan tahun 1992 ini kamu susun secara sistematis dan begitu pula peraturan yang dimuat tahun yang lalu tidak lagi ada dialam himpunan…
buku seri perpajakan ini merupakan kumpulan peraturan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan serta surat-surat ketetapan pajak dari bulan januari - maret 1992. Bhwa peraturan yang dimaksud juga merupakan pelaksanaan dari peraturan perpajakan tahun 1991.
perlu kiranya kami sampaikan disini bahwa buku Himpunan Peraturan ini isinya memuat ketentuan perpajakan dari bulan januari hingga desember 1988, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang undangann. maksud dan tujuan penerbit dengan menerbitkan buku ini yaitu untuk membantu para wajib pajak pada khususnya serta para pelaksana pemotong atau pemungut pajak penghasilan.
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
Pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak lepas dari factor manusia yang dengan kekuasaan dan tindakannya seringkali mengabaikan unsur keselarasan, sehingga melampaui batas kewajaran. Untuk menjaga keselarasan antara manusia dan lingkungan, maka dibentuklah suatu regulasi dalam rangka menciptakan batasan-batasan dalam memafatkan lingkunagan. dalam buku ini diulas tentang pengelolaan limbah, kew…
Buku ini menganalisis pelbagai permasalahan yang mendera Komnas HAM. SEbuah lembaga yang memiliki berbagai kewenangan namun tersebar di berbagai undang-undang. Permasalahan-permasalahan lain yang juga disorot adalah penyelidikan dan kewenangannya yang hanya sampai pada rekomendasi.
Buku ini dipersembahkan sebagai penghormatan bagi perjuangan tak kenal putus asa para pejuang kemerdekaan. dan dalam buku ini memuat kumpulan naskah goresan pena jaya suprana yang merupakan ikhtiar pembelajaran makna luhur dan mulia yang terkandung di dalam Pancasila
Buku ini menganalisis tentang sengketa tanah yang terjadi di Indonesia melalui sudut pandang hukum tata negara, di mana adanya badan-badan peradilan lain selain peradilan umum yang dapat menyelesaikan sengketa pertanahan. Putusan pengadilan dapat membawa dampak negatif dari penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur litigasi seringkali ti…
Satpam berperan sangat penting dalam menjaga sentra-sentra perekonomian, sekolah, rumah sakit, tempat-tempat pelayanan masyarakat, sampai instansi-instansi pemerintah, sebagai mitra kerja terdekat bagi Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban. Sebagai fungsi kepolisian secara terbatas yang dimilikinya, anggota satpam harus mampu mendeteksi potensi gangguan keamanan, melakukan upaya penceg…
Berdasarkan perspektif hukum, buku ini membahas mengenai: Problematika dan konsep kesejahteraan hakim dalam RUU tentang jabatan hakim;Monopoli dalam perspektif Undang-undang No.13 Tahun 2016 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Sedangkan dari perspektif ekonomi, dibahas mengenai urgensi pembentukan RUU tentang Sistem pengawasan intern pemerintah. Dari perspektif hukum yang menganalisa konsep kese…