Conflict has been a near-constant reality in Aceh, and not just for the last thirty years, but for many decades before that. Acehnese warriors have earned their reputation. Acehnese revolutionaries such as Teuku Umar and Tjut Nyak Dien were some of Indonesia’s fiercest freedom fighters, fending off the Dutch military with all their might.
buku ini berisi 100 tokoh dunia ini dipilih dari berbagai kategori : leaders and revolutionnaries, builders and titans, artists and entertainers, heros icons, scienties and thinkers. Dalam daftar prestisius ini, presiden Susilo Bambang Yodhoyono masuk dalam katagori leaders and revolutionaries.
Buku kebijakan inovasi di daerah dalam tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002: konsep dan implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah menyoroti pelaksanaan kebijakan iptek dan industri di daerah. Dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah dijadikan bahan studi kasus penerapan Undang-undang Sisnas P3 Iptek dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis iptek di dua daerah tersebut. Salah…
Mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan menegnai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas dalam penafsiran, pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tanah, kekayaan alam, dan ruang di Indonesia. Buku ini juga menganalisi…
Mengacu pada Undang-undang Pokok Agraria maka Hukum Agraria akan meliputi pengaturan menegnai penguasaan, pengelolaan tanah, dan kekayaan alam serta penataan ruang. Buku ini membongkar tradisi demikian dengan menyajikan pelbagai kompleksitas dalam penafsiran, pengaturan dan implementasi peraturan perundang-undangan mengenai tanah, kekayaan alam, dan ruang di Indonesia. Buku ini juga menganalisi…
Ada dua situasi yang melatari lahirnya program Visibilitas Perempuan Pejuang Tanah Air. Ini dimulai dari sebuah pertanyaan. Mengapa begitu sulit program-program masyarakat sipil, khususnya dalam isu tata kelola lahan menjangkau perempuan di situs-situs krisis sosial ekologis?
Buku ini menyajikan dua masalah mendasar yang membuat percepatan pembangunan pendidikan di Tanah Papua tidak dapat terlaksana secara optimal. Pertama,persoalan struktural yang terkait dengan regulasi,tata kelola kelembagaan,anggaran,dan program-program pendidikan yang belum responsif terhadap kondisi geografi,demografi,sosial dan budaya Orang Asli Papua (OAP). Kedua, tantangan sosial kultural m…
Novel Keberangkatan karya NH. Dini pertama kali terbit pada 1977. Berkisah tentang Elisa, gadis keturunan Belanda yang jatuh cinta kepada lelaki Jawa. Kisah cinta dan drama keluarga mewarnai novel yang penuh dengan pertanyaan atas jati diri dan hakikat menjadi perempuan di negeri ini. Melalui karya-karya awalnya, Nh. Dini telah membela suara perempuan dan mengemukakan pentingnya kesetaraan hak …
Buku bunga rampai ini merupakan kajian pada tahun keempat Tim Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2018. Kajian yang berjudul Aktor di Balik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus di Bali dan Maluku Utara ini merupakan rangkaian kelanjutan dari kajian sebelumnya yang juga mendiskusikan soal problematika desentralisasi asimetris. Fokus kajian pada tahun ini adalah memetakan dinamika…
Buku ini membahas dan memberikan pencerahan kepada pembaca khususnya pustakawan pustakawan dan pengamat perkembangan perpustakaan tentang SNI ISO 9001:2008 . mengenai menerapakn sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2008 dan penerapannya di perpustakaan
Jurnal legislasi Indonesia Vol. 5 No. 2 - Juni 2008 membahas topik utama iklim penanaman modal di Indonesia; menampilkan artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para pakar di bidang hukum, antara lain: Peranan hukum pasar modal dalam perkembangan ekonomi Indonesia oleh Indra Safitri; Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dan iklim penanaman modal di Indonesia oleh …
Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.
Kebijakan (policy) merupakan suatu ketentuan yang menunjukkan arah dan pedoman untuk bertindak. Salah satu indikator kebijakan yang baik adalah dibuat secara ilmiah, yaitu suatu kebijakan yang dibuat secara rasional dan berdasarkan data yang lengkap, akurat dan up-to-date. Dalam buku ini dikemukakan berbagai metode penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian kebijakan, yaitu metode penelit…