Peraturan presiden RI nomor 29 tahun 2005 rincian anggaran belanja pemerintah…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Keamanan dan jaminan hak pemda di bidang telekomunikasi

Mengoptimalisasi manfaat penggunaan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dari berbagai aspek, Tim Peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI melakukan kajian mendalam dengan melakukan penelitian dalam rangka mengungkap berbagai persoalan dan menawarkan solusi permasalahan terkait pemanfaatan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kajian memuat empa…

Buku Kenangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Kean…

Edisi

1992

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328 SEK b

Buku kenangan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2004…

Buku kenangan Anggota DPR RI periode tahun 2004 - 2009 ini merupakan perjalanan sejarah anggota DPR dari kegiatan tugas - tugas kedewanan dalam kurun waktu tahun 2004-2009. Buku kenangan ini juga meliputi data pribadi anggota aktifitas selama di DPR RI beserta photo keluarga

Buku kenangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009…

Buku kenangan Anggota DPR RI periode tahun 2009 - 2014 ini merupakan perjalanan sejarah anggota DPR dari kegiatan tugas - tugas kedewanan dalam kurun waktu tahun 2009-2014. Buku kenangan ini juga meliputi data pribadi anggota aktifitas selama di DPR RI beserta photo keluarga

Buku Kenangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun…

Buku ini merupakan Laporan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun Sidang 2005-2006 yang meliputi kegiatan Sekretariat Jenderal DPR RI dari tanggal 16 Agustus 2005 sampai dengan 15 Agustus 2006, dalam rangka pelayanan kepada Dewan baik secara teknis, administratif, maupun keahlian.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015

Buku ini berisi Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Rencana Kinerja ini memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indikator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Selanjutmya bila pagu anggaran 2015 telah disetujui, maka RKT ini akan segera ditetapkan menjadi dokumen Pe…

Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2019

DPR RI sebagai lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat mempunyai 3 (tiga) fungsi yang melekat pada dirinya yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah diubah dengan Undang Un…

Prosedur tetap (Protab) pengamanan kompleks perkantoran DPR/MPR RI

Buku ini berisi Keputusan Pimpinan DPR RI No. 78A/Pimp/IV/2002-2003 tentang prosedur tetap pengamananan kompleks perkantoran MPR/DPR RI dan prosedur tetap pengamanan kompleks rumah jabatan Anggota DPR RI. Berisi informasi tentang konsep umum pengamanan (membahas tentang wilayah tanggung jawab dan pengengalian, kekuatan ideal, kekuatan nyata, perlengkapan), tugas dan tanggung jawab petugas piket…

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum 2019

Informasi yang ada dalam buku himpunan ini antara lain berisi peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (permenpan) Nomor 26 Tahun 2017 tentang jabatan fungsional perisalah legislatif, serta peraturan pelaksanaan kedua permenpan tersebut yang teridir dari peraturan sekretaris jenderal (persekjen) dewan perwakilan rakyat republik indonesia yang mengatur mengenai pen…

Sejarah kembalinya Irian Jaya ke Pangkuan Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

29 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Konvensi Internasional Untuk Perlindungan Semua Orang Dari Penghilangan Paksa

Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Desember 2006 melalui Resolusi Nomor A/RES/61/177. Konvensi ini ditetapkan untuk mencegah penghilangan paksa dan melawan segala bentuk impunitas atas kejahatan penghilangan paksa.

Selayang Pandang Gedung DPR RI

Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.

Pedoman Menangani Banjir

Buku ini merupakan penyempurnaan dari buku hasil Pertemuan Pembahasan mengenai Masalah Pengamanan terhadap Bencana Banjir yang telah diteliti, dibahas, serta disusun kembali. BUku ini dibuat sebagai pedoman kerja bagi petugas-petugas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengairan, khususnya dalam menangani permasalahan pengamanan terhadap bencana banjir.

Deuxième Conférence Internationale de La Paix, Actes et Documents Tome I SÃ…

Buku ini berisi pencatatan notulensi Konferensi Perdamaian Internasional Kedua yang dilaksanakan di Den Haag dari 15 Juni hingga 18 Oktober 1907 di bawah naungan Pengadilan Permanen Arbitrase. Pada konferensi ini, ketentuan Konferensi Den Haag Pertama tahun 1899 direvisi. Buku ini memberikan gambaran tentang sesi-sesi yang berlangsung selama konferensi. Buku ini berisi notulensi percakapan dan …

Deuxième Conférence Internationale de La Paix, Actes et Documents Tome II P…

Buku ini berisi pencatatan notulensi Konferensi Perdamaian Internasional Kedua yang dilaksanakan di Den Haag dari 15 Juni hingga 18 Oktober 1907 di bawah naungan Pengadilan Permanen Arbitrase. Pada konferensi ini, ketentuan Konferensi Den Haag Pertama tahun 1899 direvisi. Buku ini memberikan gambaran tentang sesi-sesi yang berlangsung selama konferensi. Buku ini berisi notulensi percakapan dan …

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan

Buku ini membahas tentang paket pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977, Keputusan-keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Surat Edaran Menetri Kehakiman dan Instruksi Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. …

Himpunan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelayanan dan informasi publik

dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.

Pemimpin bagi Prijaji Boemipoetra : No.21/ L.N.H Ordonansi Penyakit Gila Anji…

-