Dari berbagai seleksi calon hakim agung, maupun pejabat public lainnya di bidang hukum, hal yang selalu dikeluhkan oleh panitia seleksi dan anggota DPR RI umumnya seragam yaitu minimnya masukan atau laporan dari masyarakat mengenai track record (rekam jejak) calon hakim agung yang nantinya akan diseleksi. Pada dasarnya beberapa LSM yang tergabung dalam koalisi pemantau peradilan dalam setiap pe…
Sistematika uraian dalam buku ajar ini dituliskan sesuai jumlah pertemuan dalam perkuliahan yaitu 14 pertemuan. Jumlah pertemuan tersebut di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Uraian dimulai dengan sejarah diplomasi yang bertujuan mendekatkan mahasiswa pada peristiwa masa lampau yang justru menentukan norma dan peristiwa saat ini dan masa depan nanti. Sejarah berikutnya berkai…
Judul asli : The U.S. and Asia : Selected Foreign Policy Document.
Secara garis besar, buku ini bermuatan hal-hal yang bersifat umum dalam ketatanegaran mengiringi pembidangan kekuasaan secara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan beberapa hal yang khusus tentang pemerintahan daerah.
Menumbuhkan sikap kritis, begitulah pesan yang paling kuat dalam buku ini. Disamping itu pesan lainnya yang juga tak kalah pentingnya adlah bahwa ilmu pengetahuan sebaiknya memiiki karakter emansipatoris. Artinya ilmu pengetahuan tidak selayaknya berorientasi pada ilmu semata melainkan juga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kondisi sosial budaya yang tak adil dan tak manusiawi.
Buku ini merupakan pengamatan dan pengalaman penulis bahwa aspek-aspek "Kebijakan (Policy)" secara paradigmatik di lingkungan pemerintah (dalam arti luas) kurang mendapat perhatian. Terlebih-lebih dalam rangka penegakan hukum mulai dari tahapan penggarisan kebijakan dan legislasi hingga law enforcement. Buku ini terdiri dari 5 bab, yaitu tentang Nomenklatur Kebijakan Publik (Public Policy); Asa…
Laporan ini membahas proses rekonsiliasi internal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Rekonsiliasi internal bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat wa…
Dalam pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang administrasi dan persidangan, maka diperlukan adanya dukungan anggaran. Namun dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikelola secara tertib, taat terhadap perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
Implementasi aksi perubahan “Dukungan Penyiapan Bahan Koordinasi dan Bahan Perumusan Kebijakan dalam Rangka Penyusunan Program dan Anggaran melalui aplikasi Basura” telah dilaksanakan pada milestone jangka pendek. Capaian dari aksi perubahan ini adalah Aplikasi Basura (Bahan Penyusunan Anggaran) yang merupakan solusi dari permasalah yang ada pada Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran. …
Penulis Aksi Perubahan Digitalisasi Informasi Pembiayaan Sekretariat Jenderal DPD RI (SipSetjen) guna mewujudkan pelayanan prima Subbagian Perbendaharaan Belanja Sekretariat Jenderal dengan berbasis website, pelayanan yang sebelumnya konvensional bertransformasi ke digital dengan pemanfaatan teknologi yang merupakan aktualisasi dari hasil pembelajaran sebagai peserta Pendidikan dan Pelatihan Ke…