Ditapis dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam lembaran Negara nomor 97, tambahan lembaran Negara nomor 4747 merupakan undang-undang yang mengatur pembentukan Kota Tual sebagai daerah otonom sehingga perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, ser…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Agustus 2007 dalam lembaran Negara nomor 96, tambahan lembaran Negara nomor 4746 merupakan undang-undang yang menjadi landasan hukum dan pedoman dalam rangka pengaturan dan pengelolaan di bidang energi. Materi pokok yang diatur dalam undang-undang ini adalah: pengaturan energi, cadangan penyangga energi, keadaan krisis dan darurat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provi…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4740 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus ibukota Jakarta, dimana dalam undang-undang ini menetapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus memperoleh dukungan suara pemilih lebih dari 50% d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 85, tambahan lembaran Negara nomor 4740 merupakan undang-undang yang merubah undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertujuan untuk lebih memberi keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wila…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 dalam lembaran Negara nomor 84, tambahan lembaran Negara nomor 4739 merupakan undang-undang yang mengatur wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut lepas dan/atau kea rah perairan kepu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 26 April 2007 dalam lembaran Negara nomor 67, tambahan lembaran Negara nomor 4724 merupakan undang-undang yang mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sector. Undang-undang ini mengatur tentang kebijakan dasar penanaman modal, bidang usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempa…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 23 September 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893, merupakan perubahan UU Pajak Penghasilan yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan Negara dengan tetap me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perse…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 april 2007 dalam lembaran negara nomor 55, dan tambahan lembaran negara nomor 4717. Merupakan undang-undang yang membahas tentang kehidupan bernegara, aspek pertahanan dan keamanan. Bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan pemerintahan negara kesatuan Republik Indone…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas U…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2008 dalam lembaran Negara no 63, tambahan lembaran Negara no 4848 merupakan undang-undang tentang asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam APBN tahun 2008 adalah sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi 6,8%, inflasi 6,0%, rata-rata nilai tukar rupiah Rp.9.100 per US$, rata-rata suku bunga SBI 3 bulan 7,5%, rata-rata harga minya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2007 dalam Lembaran Negara nomor 44, Tambahan Lembaran negara nomor 4709 merupakan undang-undang yang mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Membramo dan diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daera…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan tanggal Pebruari 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700 merupakan undang-undang yang membahas pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025. Pembangunan jangka panjang adalah kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapa…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 10 Nopember 2008 dalam Lembaran Negara nomor 171, Tambahan Lembaran Negara nomor 4920 merupakan undang-undang yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2009 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah dan Dewan P…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam lembaran negara nomor 1, tambahan lembaran negara nomor 4956 dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan penerbangan saat ini. Adapun tujuan undang-undang ini adalah u…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua A…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 3, Tambahan Lembaran Negara nomor 4958 adalah Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan Kedua dilakukan karena khususnya yang menyangkut pengawasan sudah tidak sesuai lagi dengan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4960 merupakan Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam memberantas tindak pidana t…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaba…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 4964 merupakan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran APBN Tahun 2006, Neraca Pemerintah Pusat p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratur…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 13 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 8, Tambahan Lembaran Negara nomor 4963 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang belum mengatur ancaman krisis yang berakibat merosotnya kepercayaan masy…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaa…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 12 Januari 2009 dalam Lembaran Negara nomor 2, Tambahan Lembaran Negara nomor 4957 merupakan Undang-Undang yang mengatur mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk mendukung program ekspor nasional dalam memberikan fasilitas pembiayaan ekspor dan jasa konsultasi sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa Indones…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 25 Maret 2009 dalam Lembaran Negara nomor 62, Tambahan Lembaran Negara nomor 4999 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang dengan pertimbangan untuk memperkua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peratu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 29 Mei 2009 dalam Lembaran Negara nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 5009 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah