Kepariwisataan NTT menuju kelas dunia

Nusa Tenggara Timur layak tampil menjadi destinasi global di bidang kepariwisataan karena memiliki sumber daya alam dan nilai luhur warisan budaya yang beraneka ragam.

Pilkada tidak langsung dan demokrasi palsu

Analisis terhadap UU Pilkada tidak cukup hanya sekadar ditilik dari sudut pandang hukum semata. Proses kelahirannya diwarnai pelbagai aspek di luar bidang hukum. Perdebatan pro dan kontra yang timbul justru lebih banyak dipengaruhi oleh aspek politis. Topik yang lebih ditekankan pada buku ini adalah menelaah implikasi dari pemberlakuan UU Pilkada di masa depan.

Perlindungan Merek

Susunan penyajian dalam buku Perlindungan Merek ini diawali dengan uraian yang membahas perbandingan hukum perlindungan merek terkenal antara Paris Convention dengan Undang-Undang (UU) Merek. Bahasan yang terkandung dalam tulisan pertama, dapat dipandang sebagai payung bagi pembahasan perlindungan merek pada bab-bab selanjutnya. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum perlindungan merek …

Peraturan - Peraturan tentang Perumahan & Pertanahan

menteri perumahan rakyat telah mengeluarkan beberapa peraturan penting yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat luas. sebagai penerbit sekaligus penulis, kami turut ikut menghimpun, ,menerbitkan, dan menyebarluaskan beragam jenis peraturan perundangan di bidang perumahan dan pertanahan baik itu yang baru dikeluarkan maupun yang sudah lama tetapi masih berlaku.

Himpunan Peraturan perundang undangan bidang kesehatan 1994 - 1995

buku ini berisikan Peraturan peraturan, keputusan presiden, keputusan menteri / peraturan menteri dan SE yang ada hubungannya dengan bidang kesehatan yang dikeluarkan tahun 1984-995 serta tahun sebelumnya yang peraturannya masih relevan dengan maskud untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta petugas kesehatan khususnya, agar dalam menjalankan tugas melaksanakan kebijakan pemerintah, be…

Persaingan Usaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia

Buku dengan judul “Persaingan Usaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia” ini membahas dua dimensi utama yaitu: (a) persaingan usaha; dan (b) daya saing. Pada dimensi pertama, bahasan pokoknya meliputi bagaimana peran otoritas pengawas persaingan, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan kondisi persaingan usaha di Indonesia. Bahasan ini juga dilengkapi bagaimana kebijakan persaingan y…

Desentralisasi fiskal dan persaingan usaha: kebijakan pendukung perekonomian …

Buku dengan judul desentralisasi fiskal dan persaingan usaha: kebijakan pendukung perekonomian daerah, memiliki tujuan perumusan kebijakan optimalisasi instrument kebijakan sektor keuangan dan persaingan usaha dalam percepatan perkembangan dan pertumbuhan UMKM dan perekonomian daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional. Buku terdiri atas tiga sub-tema dengan sekuensi dan konektivit…

Industri kreatif : fintech dan UMKM dalam era digital

Buku ini mencoba menjelaskan bagaimana Indonesia yang saat ini tengah memasuki kemajuan teknologi digital secara besar-besaran sehingga menumbuhkan industri kreatif di hampir setiap pelosok negeri. Selain itu dijelaskan juga secara lebih detail mengenai kesiapan, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pelaku UMKM memasuki era digital saat ini, khususnya dalam aspek peningkatan akses …

Efektivitas dan akuntabilitas dana perimbangan dan peranannya terhadap pemban…

Buku ini menguraikan tentang pola belanja daerah yang relatif masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi ini juga terjadi pada dua daerah di Indonesia yang telah dikategorikan sebagai daerah berkapasitas fiskla oleh pemerintah pusat pada tahun 2012, yaitu pemerintah kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten banjar. Walaupun kedua daerah telah berupaya untuk mengalihkan porsi belanja pegawai ke…

Memelihara Momentum Pembangunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxii, 423 hlm. : il. ; 20.5 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.9.082 MEM m

Pribadi - Pribadi Pembuka Cakrawala

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-9251-27-3

Deskripsi Fisik

292 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pendidikan wawasan kebangsaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-553-414-9

Deskripsi Fisik

xix, 316 hal : 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

370.9 PEN - 379 PEN

Probono Publico : Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-22-4564-3

Deskripsi Fisik

xvii, 221 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.01 WIN p

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah : perspektif hukum d…

Buku ini mengemukakan teori demokrasi, Good Governance dan pengelolaan keuangan daerah, dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (Good Financial Governance). Ide tentang demokrasi delibratif menjadi bagian penting dalam pengelolaaan keuangan daerah untuk mendorong terlaksananya partisipasi publik secara dinamis harus diberikan apresiasi. Penulis juga mengemukakan pandangannya menge…

Anggaran berbasis kinerja: penyusunan APBD secara komprehensif

Menyajikan prosedur dan persoalan dalam penyusunan anggaran untuk organisasi sektor publik secara rinci dan komprehensif;menawarkan paradigma baru dan perbandingan yang langka dalam hal konsep dan proses antara penyusunan anggaran dengan pendekatana terbaru. Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisonal memiliki banyak kelemahan. Penggunaan teknik Anggaran Berbasis Kinerja…

Eksistensi bank sentral dalam konstitusi berbagai negara

2 eks

Hak-hak Asasi Manusia : Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik …

Edisi

Jilid 1

ISBN/ISSN

979-9447-82-8

Deskripsi Fisik

xxvi, 371 hlm. : il. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan: Kumpulan Esei untuk Menghormati …

Edisi

Cetakan kedua

ISBN/ISSN

979-403-188-7

Deskripsi Fisik

xxx, 645. : 21,5 Cm

Judul Seri

-

No. Panggil

330.1 TEO

Pengantar Ilmu Hukum

Buku ini memaparkan pokok-pokok yang menjadi dasar untuk keseluruhan pelajaran ilmu hukum. Materi-materinya telah disesuaikan dengan berbagai perkembangan terakhir dalam Ilmu Hukum karena hukum senantiasa berubah dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Buku ini merupakan referensi wajib dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum yang mudah dipahami oleh mahasiswa dan bagi praktisi untuk mend…

Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah

Politik hukum pengelolaan keuangan daerah harus dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang baik yang berorientasi pada terkelolanya APBD untuk kesejahteraan rakyat. Buku ini memaparkan aspek-aspek penting yang menentukan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang baik, bagaimana pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilakukan, dan politik pengelolaan keuangan daerah secara empiris di…