Kebijakan otonomi daerah di indonesia diyakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan indonesia yang bertujuan menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah. perubahan paradigma ini merupakan bagian dari tekanan transisi demokrasi dan dalam konteks internasional meliputi indonesia baik wacana regionalisme dan atau globalisasi dalam skala…
Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran umum tentang Hak Tanggungan dalam perspektif Hukum Kebendaan,mencakup pengertian, subjek, objek, sifat assesoir, serta pembentukan dan peralihannya. disini juga dibahas tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan.
Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai persamaan dan perbedaan antara reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) pada umumnya dengan Exchange Traded Fund (ETF), sebagai salah satu efek yang dapat diperdagangkan dan menjadi alternatif investasi di bursa efek di Indonesia, dengan segala pengertian, proses penerbitan, aspek hukum, dan khususnya hak-hak dan kewajiban-k…
2 Buku
Fidusia merupakan hubungan hokum yang didasarkan pada kepercayaan antara debitor dan kreditor. Ia menjadi bentuk jaminan yang unik, karena yang dijadikan dasar adalah kepercayaan, bukan pemindahan hak milik seperti pada jaminan dalam bentuk gadai. Meskipun sudah ada sejak jaman Romawi, namun fidusia baru ditetapkan secara hokum dalam UU No. 42 tahun 1999.
Judul asli: Cultural anthropology
2 eks
Banyaknya kerancuan yang muncul dalam praktik hukum dan juga dalam pembelajaran hukum perdata telah menimbulkan banyak kesulitan dalam memahami Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berhubungan dengan pemahaman mengenai prinsip keterbukaan dalam Hukum Perdata. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan penjelasan yang utuh mengenai konsep hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum…
Buku ini mengupas tuntas berbagai macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru yang dibawa serta oleh Undang-Undang Pasar Modal ke Indonesia. Meskipun Undang-Undang Pasar Modal telah ada sejak tahun 1995 dan telah berlaku sejak tanggal disahkannya, pemahaman aspek hukum atas macam-macam pranata, lembaga, atau konstruksi hukum baru tersebut masih sangat kurang sehingga berbagai macam perso…
Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sementara itu yang dimaksudkan dengan Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus …