This book discusses the politics of American during the Roosevelt coalition. It consists of 12 chapters about the prediction of the future of American politics, the presidents, the problems faced during that time, civil rights, the conservative revolution, isolationism, Truman winning over the farmer, labor groups, a new theory on political parties, the Republican opportunities and dilemmas, th…
"This book discusses about how the United States Congress in the mid-twentieth century operated in terms of human behavior through ""stories"". It contains sixteen chapters of narratives about the United States of Congress when certain cases occured such as congressional elections, the rejection of Martin A. Hutchhinson, National Military Establishment Appropriation in 1949, and the Ratificat…
Buku ini menunjukkan kepada kita tentang manfaat berhemat dan bahaya pemborosan, sebuah pelajaran klasik yang tetap sangat relevan hingga hari ini. Menyajikan banyak contoh dan pepatah dari orang-orang terkenal, penulis memotivasi kita untuk memiliki visi dan tanggung jawab dalam penggunaan uang serta memberikan tips-tips untuk memanfaatkan uang dengan benar. Penulis juga mendorong kita supaya …
Buku ini dihimpun oleh Konsultan Pajak Drs. Gunawan, Prijohandojo, Utomo & CO. dan Arthur Andersen & CO. yang memuat diantaranya ketentuan umum dan tata cara perpajakan, beberapa peraturan pemerintah seperti PP Nomor 42 Tahun 1994 tentang pencabutan atas peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaina surat pemberi…
"Buku ini adalah latihan untuk menyimpan sedikit pengetahuan dalam menghadapi tugas terkait bidang ilmu ini yang lebih besar lagi di depan. Penulis menganggapnya sebagai laporan sementara, bukan sebagai otoritas untuk memberikan kemutlakan untuk pengajaran. Tidak ada yang lebih sadar akan kekurangannya daripada pembaca. Penelitian yang tersedia tentang badan pembuat undang-undang Amerika Serika…
Sebagian besar pandangan dan komentar para tokoh nasional yang tersaji dalam buku ini, umumnya melihat sosok Prof. Jimly sebagai tokoh pemikir yang memiliki akar kepemimpinan yang bersumber pada kekuatan budaya intelektualisme. Akar intelektualisme Jimly dimanifestasikan dalam realitas pengabdian padastruktur kenegaraan yang diekmbangkan menjadi lebih dinamis dan progresif.
Buku ini menguraikan dengan jelas sejumlah isu, masalah sekaligus menawarkan alternatif strategi dan agenda bagi reformasi sistem ketahanan negara. Hukum Administrasi Pertahanan merupakan bagian dari kajian yang menawarkan panduan tentang langkah-langkah pejabat dan atau badan TNI dan elemen lembaga lainnya di dalam menjalankan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang secara lebi…
Buku ini mengkaji proses pemodernan kosakata bahasa Indonesia, khususnya di bidang peristilahan. Di antara berbagai soal yang dikaji di sini, yang paling mendesak berkisar pada soal akar-akar pemodernan bahasa Indonesia yang begitu pesat sepanjang abad ke-20, penanganan proses pemodernan tersebut oleh instansi-instansi pemerintah, baik pra- maupun pascamerdeka, dan keberhasilan kebijakan perist…
Keaktifan pemilih dalam menyongsong pesta demokrasi tak lepas dari peran penyelenggara pemilu yang tak lelah menyadarkan publik betapa pentingnya menggunakan hak pilih dan mengawasi proses pemilihan itu sendiri. Gerakan pengawasan partisipatif dalam pemilu yang digalakkan oleh Bawaslu RI sejalan dengan gerakan Revolusi Mental dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Buku karya Gunawa…
Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana kerah putih ( white collar crime)diperlukan suatu metode yang modern dan luar biasa salah satunya adalah dengan menggunakan metode penyadapan. Dalam buku ini diuraikan seara terperinci mengenai penyadapan dan masalah-masalahnya terutama berkaitan denganhak asasi manusia, penyadapan dan penegakan hukum, model atau sistematika penyadapan yang c…
Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kerap muncul permasalah yang berujung pada sengketa kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Di satu sisi, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sesuai dengan kekhasan daerah, namun di sisi lain pemerintah pusat perlu menetapkan sejumlah aturan main yang…