Buku ini berisi Sejarah, Falsafah, dan Seni Bonsai
This book discusses the story and the evidence of the infamous occurence of September 30 Movement. It contains descriptions of the mission of the PKI leadership, the situation before the coup, "what is this to be done", the executors, the act in Jakarta, the act in Central Java, the debacle in Jakarta and the failure in Central Java, the emergence of the New Order, the special military tribunal…
Buku ini meluaskan khazanah pemikiran Islam di Indonesia. Menceritakan bagaimana nelayan Mandar kita beroleh salah satu gambaran tentang bagaimana agama itu membentuk dan mewujud dalam akhlak pemeluknya. Bagaimana wacana tentang Islam lokal telah menjadi diskursus yang potensial untuk mengenali varian ritualitas sekaligus corak religiusitas Islam dalam rangka menemukan formulasi Islam yang memi…
Buku ini memberikan paparan mengenai manajemen strategik baik dari sisi teori maupun praktik yang dilakukan oleh perusahaan korporasi serta kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Buku ini terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama yang terdiri atas 6 bab membahas konsep-konsep dasar mengenai perencanaan sebagai teori yang mendasari pengembangan manajemen strategik.Pada bagian kedua te…
Poin-poin penting dalam pembahasan buku ini terkait dengan perlunya umat Muslim melakukan reformasi, modernisasi dan rekonstruksi pendidikan Islam, karena umat muslim saat ini secara tak terelakan dihadapkan pada kompleksitas tantangan modernitas yang sangat berat.. Pokok pikiran lainnya yang disoroti dalam buku ini adalah tentang pentingnya mencegah terjadinya sekuralisasi pendidikan dalam pen…
Buku ini mengupas tentang pentingnya pengaturan lembaga kepresidenan di Indonesia, dan memaparkan mengenai diskursus teoritik tentang lembaga kepresidenan yang diterapkan selama beberapa puluh tahun sejak negara ini merdeka. Kedudukan lembaga kepresidenan yang dijabarkan dalam buku ini bermula dari potret sejarah kepresidenan, bentuk hukum dan kekuasaan lembaga kepresidenan patut untuk dikritis…
Buku teori hukum tata negara: a turning point of the state ini menyajikan materi seputar kehidupan bernegara yang diatur berdasarkan tata hukum. Tata hukum yang dibuat untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan jalannya kehidupan bernegara seperti pembahasan tentang masalah perekonomian Negara, pengesahan hak-hak asasi manusia, pemeliharaan sumber daya dalam suatu Negara, sampai prose…
Buku ini membahas alternatif pemikiran mengenai bangunan SEi (Sistem Ekonomi Indonesia) yang telah tersusun dari sub-subsistemnya. Sistem ekonomi yang ditulis di buku ini adalah sistem ekonomi untuk Indonesia sehingga dinamai SEI. SEI memiliki empat subsistem yaitu : 1) kepemilikan sumber daya, 2) pelaku ekonomi, 3) tata kelola ekonomi, dan 4) kesejahteraan. Sehingga substansi dalam buku ini ad…
Buku ini berisi gugatan, sanggahan dan refutasi yang komprehensif terhadap pemikiran Cak Nur di seputar isu sekularisasi Islam. Faisal Ismail menurunkan kritik-kritik tajamnya secara mendetail terhadap racikan ide yang Nurcholish klaim sebagai sekularisasi itu. Doktrin politik Cak Nur 'Isalm Yes, Partai Islam No,' juga mendapat sorotan tajam dari pengarang buku ini.
Buku ini menjelaskan kelonggaran-kelonggaran yang ada dalam GAAP yang memungkinkan perusahaan-perusahaan membuat laporan yang menyesatkan tetapi tidak melanggar aturan. Deteksi kecurangan akuntansi, menyajikan analisis para ahli terhadap praktik akuntansi kreatif yang dilengkapi dengan contoh nyata praktik akuntansi agresif dan kecurangan dalam laporan keuangan, Tanda-tanda untuk mendeteksi man…
Melalui transformasi budaya kota yang individualis dan hedonis ke kebudayaan nelayan di pesisir pulau Jawa yang berlandaskan kebersamaan, kesederhanaan dan religius, akhirnya seorang pria kota menemukan ketenangan batin dan jalan hidupnya yang baru.
Substansi yang dikaji dalam buku ini antara lain: Diskursus teoritik tentang Lembaga Kepresidenan; Kedudukan Lembaga Kepresidenan di Indonesia; Konsepsi dasar hukum anggaran negara dan penganggaran lembaga kepresidenan; Hubungan Lembaga kepresidenan dengan lembaga-lembaga negara yang lain berdasarkan UUD 1945.