Pada era reformasi ini, partai politik kerap dirundung oleh persoalan konflik internal dan perpecahan partai. Partai-partai berpengaruh yang memiliki kursi di parlemen nasional, tanpa terkecuali, pernah mengalami konflik. Konflik internal partai itu, bahkan beberapa di antaranya berujung pada keretakan dan pembentukan partai-partai baru. Situasi ini tentunya amat disayangkan mengingat partai me…
Pemilu serentak secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Sejumlah bukti menunjukkan bahwa penggunaan sistem pemilu serentak memiliki pengaruh besar terhadap perilaku pemilih beserta hasil keluaran suatu pemilu. Problem lain dari format pemilu-pemilu kita selama ini adalah fakta bahwa penyelenggaraan pileg …
Buku ini mengkaji proses dan hasil Pemilu Legislatif 2014, sehingga atas dasar itu ke depan dapat dilakukan penataan dan perbaikan yang relevan dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu khususnya dan demokrasi Indonesia pada umumnya.
Buku ini tidak hanya membedah permasalahan partai politik dan sistem kepartaian, pemilu, dan format keparlemenan serta kualitas kinerja legislatif yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu Era Reformasi, melainkan juga menawarkan “peta jalan” perubahan yang perlu dilakukan agar sistem demokrasi pasca Orde Baru benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan kolektivitas bangsa kita.
Buku ini mengevaluasi, menganalisis, dan menilai realitas parpol dan sistem kepartaian era reformasi. Atas dasar itu pula tim penyusun buku sekaligus mencoba merumuskan arah penataannya ke depan, sudah tentu dalam konteks sistem demokrasi presidensial sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi hasil amandemen. Namun demikian, sebelum sampai pada analisis, penilaian, dan usul rekomendasi peru…
Buku ini ditulis berdasarkan hasil penelitian dengan judul Evaluasi Fungsi Pengawasan DPR RI Era Reformasi pada 2011 yang dilakukan oleh tim peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Pembahasan buku ini difokuskan pada penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat oleh DPR sejak 1999 sampai dengan 2011.
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambalang, antara lain, bagaimana proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahap perencanaan melalui Prolegnas,tahap persiapan,tahap penyusunan RUU,tahap perumusan,tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR,sampai tahap pengesahan,pengundangan,dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
Jurnal Politika Vol. 1 No. 1 Mei 2005 berjudul Eksperimentasi Politik Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi ini berisi 7 artikel jurnal dengan judul: -Pilkada Langsung dan Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia -Pilkada Langsung: Catatan Kritis atas Beberapa Isu Krusial dalam UU No. 32/2004 -Sistem Pilkada Langsung: Beberapa Problem, Implikasi Politik dan Solusinya -Antisipasi Masalah-M…
Buku ini berusaha memotret praktik dan implementasi desentralisasi kewenangan dan/atau urusan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan mengambil beberapa kasus di daerah, antara lain kasus di Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Utara. Buku ini membahas dan menyoroti antara lain kewenangan gubernur dalam sengketa da…
Buku ini karya gurubesar ilmu politik dari University of Southern California telah memastikan buku ini tak hanya sebagai guru-ajar mutakhir, tetapi juga terkait erat pada strategi tekstual pendidikan ilmu politik yang hendak diraih. Buku ini juga didukung oleh dua penulis pakar dari Universitas Indonesia yang khusus berbicara tentang Ideologi dan politik Indonesia. Dengan demikian, bahan yang t…
Desentralisasi, demokratisasi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah merupakan tiga kata kunci yang penting dalam implementasi otonomi daerah yang diulas permasalahannya dalam buku ini baik dari pengalaman empirik maupun teoritik. Pembahasnya sejumlah narasumber yang terlibat secara langsung dalam praktik otonomi daerah dan sejumlah ilmuwan politik.