Untuk mengantisipasi globalisasi informasi khususnya di bidang hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyusun Tesaurus Bidang Hukum. Penerbitan tesaurus ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur tesaurus di bidang hukum. Di samping itu hasil penerbitan ini akan disebarluaskan kepada semua Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang tersebar di instansi pemerintah, pr…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Ketenagakerjaan yang terdiri dari UU Nomor 18 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2004; UU Nomor 13 Tahun 2013; UU Nomor 21 Tahun 2000; UU Nomor 1 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nom…
Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Anak dan Wanita yang terdiri dari UU RI Nomor 12 Tahun 20017; UU RI Nomr 17 Tahun 2016; UU RI Nomor 35 Tahun 2014; UU RI Nomor 9 Tahun 2012; UU RI Nomor 10 Tahun 2012’ UU RI Nomor 11 Tahun 2012; UU RI Nomor 21 Tahun 2007; UU RI Nomor 12 Tahun 2006; UU RI Nomor 23 Tahun 2004; UU RI Nomor 23 Tahun 2002; UU RI Nomor 39 Tahun 1999…
Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ini memberikan referensi peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Kesehatan yang terdiri dari UU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; UU RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan; UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Ke…
buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang nomoe 56/prp/tahun 1960tentang penetapan luas tanah pertanian di 3 daerah yang dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini bentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan udang-undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dap…
buku ini merupakan hasil dari kegiatan pemantauan pelaksanaan undang undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air di 3 daerah dimaksud. kami menyadari hasil pemantauan ini tentu belum memuat keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan undang undang. namun demikian dengan segala kekurangan yang ada diharapkan buku hasil pemantauan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bah…
Indonesia Travel Planner published by Ministry of Tourism and Creative Economy Republic of Indonesia, this book contains about travel destinations in Indonesia. This book is quite informative for tourist guides in Indonesia, also comes with an interesting photos.
buku 3
Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan humanisme pelaku disatu sisi, dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai perwujudan untuk mencari serta kembali kepada pola hubungan baik. Proses ini dilakukan melalui deskresi (kebijakan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses non formal melalui musyawarah. Kejahatan a…
Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…
Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…
Buku himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2015 ini untuk memenuhi kebutuhan akan informasi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, sekaligus dapat dijadikan referensi hukum dan pedoman dalam pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.