Etika pariwara indonesia mengulas beberapa isu penting periklanan,khususnya dalam hal: swakrama,menempatkan etika dalam struktur nilai moral;membantu khalayak memperoleh informasi;kesetaraan jender;perlindungan terhadp hak dasar anak;menutup ruang gerak pornografi dalam periklanan.
Buku ini merupakan kajian dan analisis dari hasil pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang telah dilaksanakan di empat daerah pemantauan yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemantau pelaksanaan UU Sisdiknas dilakukan secara empirik dengan menghimpun data dan …
SAK efektif per 1 Januari 2018 secara umum mengacu ke IFRS efektif per 1 Januari 2017. Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 ini mencakup amandemen, penyesuaian tahunan dan pengaturan akuntansi baru hasil konvergensi IFRS yang telah disahkan DSAK IAI sepanjang tahun 2016 dan 2017. Standar yang berlaku efektif awal tahun ini dan memiliki relevansi tinggi dengan Indonesia salah satunya adalah penga…
Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 bagian B memuat tentang pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 61- PSAK 70; interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) 8 - ISAK 32; Pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan (PPSAK) 1 - PPSAK 12
Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 bagian A terdiri dari kerangka konseptual pelaporan keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 1- PSAK 60
Entitas Mikro,Kecil dan Menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro,kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi sederhana, dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. SAK EM…
Buku berisi Susunan dalam datu naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009
Buku ini disusun sebagai media komunikasi masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian mendalam terhadap kegiatan Dewan Periode 1992 - 1997. Bagi Anggota Dewan, buku ini merupakan alat bantu untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang legislatif, penetapan anggaran dan pengawasan. Bagi masyarakat, buku ini berguna untuk mengan…
Kumpulan info singkat selama tahun 2017 yang sudah dihasilkan oleh peneliti di pusat penelitian Setjen dan BK DPR RI. Info singkat Pusat Penelitian menjadi salah satu jawawan untuk memenuhi kebutuhan DPR akan informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Tantangan info singkat adalah bagaimana hasil tulisan yang isinya merupakan informasi yang disajikan dapat segera sampai kepada Anggota DPR RI unt…
Buku ini merupakan kumpulan SOP AP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1603/SEKJEN/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Seklretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik I…
Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan humanisme pelaku disatu sisi, dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai perwujudan untuk mencari serta kembali kepada pola hubungan baik. Proses ini dilakukan melalui deskresi (kebijakan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses non formal melalui musyawarah. Kejahatan a…
Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…
Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…