Ditapis dengan
Bijlage bij het Commissie van Onderzoek naar de Opvattingen in Nederland Omtr…
Lampiran Komite Penyelidikan Pandangan di Belanda Mengenai Lokasi Wilayah Seberang Laut di Kerajaan dapat anda temukan secara detail dalam buku atau dokumen arsip ini. Buku ini dibuat atas keputusan kementrian Belanda pada tahun 1945 dan diterbitkan di Den Haag sebagai pusat pemerintahan Belanda.Dalam buku ini hal hal yang akan anda temukan diantara lain adalah Tinjauan tentang organ administra…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 215 hlm. ; 22 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- R 342.492 BIJ
Het Ontstaan der Verenigde Naties : San Francisco, 25 April - 25 Juni 1945
"Demi memperoleh pemahaman yang tepat mengenai organisasi dan metode kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu memperhatikan pertimbangan di Konferensi San Francisco, di mana diputuskan untuk mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Piagam Organisasi ini dibuat. Diskusi-diskusi ini menunjukkan tujuan apa yang dipikirkan oleh para pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bagaimana dengan menetapkan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 282 hlm. ; 23 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 341.1 MIN o
Manuel À L'Usage des Troupes Employées Outre-Mer (Deuxième Partie)
Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk memberitahu cara-cara mengaplikasikan prinsip umum yang telah ditulis dalam buku pertama tentang penguasaan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Buku ini dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian I berisi tentang Indochina dan daerah sekitarnya. Bagian II berisi tentang daerah Madagaskar dan daerah penjagaan militer Prancis di sekitarnya. Setiap bagian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 506 hlm. ; 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 355.3 MAN
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Merupakan penyempurnaan dari Buku SANRI terbitan pertama (1987). Isinya lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara RI.
- Edisi
- Jilid II
- ISBN/ISSN
- 9794121991
- Deskripsi Fisik
- xii, 260 hal.; 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 350 SIS
Rules of Procedure of The German Bundestag
Buku ini memuat aturan-aturan prosedur di The German Bundestag.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- v, 130 hal. ; 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328.10943 RUL
People First: A copilation of Award –winning Initiatives
This book is describe response to the recent global down turn has further strengthened the resilience to deal and meet the challenge of crises. While there is unprecented optimism in country about our prospects for the future, there is a clamour for transparency and accountability from all quarters. Solution to the problem, therefore, lis in the management of change wich is rooted in constant s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- 978-81-7806-233-4
- Deskripsi Fisik
- 156 hlm. ; 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 320.909.54 PEO
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880, merupakan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Pelalawan, kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, kabupaten Karimun, kabupaten Natuna, kabupaten Kuantan Si…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851., merupakan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karateristik…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849., merupakan Undang-Undang yang berlaku untuk: semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia; semua kapal asing …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara nomor 100 Tambahan Lembaran Negara nomor 4873, merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemeri…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2008 dalam Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4879, merupakan Undang-Undang tentang pembentukan kabupaten kepulauan anambas di provinsi kepulauan riau dibentuk dengan pertimbangan bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan provinsi kepulauan riau pada umumnya dan kabupaten natuna pada khususnya, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan …
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, merupakan Undang-Undang yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan penang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2007, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722, merupakan Undang-Undang yang memuat tentang Perkeretaapian. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan perkeretaapian yang dimulai dari pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan, sehingga dapat …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pe…
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, merupakan Undang-Undang yang memuat tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutny…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang- undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan T…
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2007, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270, merupakan Undang-Undang yang memuat tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara no. 17, Tambahan Lembaran Negara no. 4691, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara no. 16, Tambahan Lembaran Negara no. 4690, merupakan undang-undang yang mengenai Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 13, Tambahan Lembaran Negara nomor 4687 merupakan Undang-undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bida…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabu…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 12 Tambahan Lembaran Negara nomor 4686 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabup…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 2 Januari 2007 dalam Lembaran Negara nomor 11 Tambahan Lembaran Negara nomor 4685 merupakanUndang-Undang yang memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- -
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah