Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014 Tahun Ketiga Masa Persidangan I

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …

Panduan Penggunaan Email Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwak…

Penggunaan email berbasis @dpr.go.id untuk Pegawai Nergeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meliputi 3 (tiga) kelompok pengguna, antara lain : Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Layanan Publik di lingkungna Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Buku Panduan ini memuat cara setting akun email dpr.go.id pada: Mic…

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2000

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang, dimana 14 (empat belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang tersebut, hanya 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/pera…

Hasil Pemantauan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tahun 2002

Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang, dimana 13 (tiga belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 32 (tiga puluh dua) undang-undang tersebut, terdapat 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/peraturan …

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi : Lapor…

Buku ini berisi tentang alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi : Lapor…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

23 hlm., : 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

306.23 DEW d

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Republik Indonesi…

Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong sesuai Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Gotong Rojong No. 10/DPR-GR/III/67-68.

Buku Panduan 2005 Mekanisme Pelaksanaan Fungsi-fungsi Dewan

Dalam buku ini secara ringkas mengemukakan implementasi, mekanisme dan prosedur kerja serta dasar hukum yang mendasari pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan dalam mengemban amanat rakyat. Bagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangannya dalma membangun demokrasi perwakilannya, mengimplementasikan bentuk-bentuk dan cara kerjanya yang dilakukan melalui amand…

Himpunan undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Masa Sida…

Buku Ini Berisi Himpunan UU DPR RI pada Masa Sidang I Tahun 2013 yang membahas mengenai Keistimewaan DIY Yogyakarta,Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2011, tentang veteran republik Indonesia, Tentang Industri Pertahanan, Perkoperasian, Pangan, dan sebagainya.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Proses Demokratisasi : Lapor…

Buku Himpunan ini berisi informasi mengenai pembahasan alat kelengkapan DPR RI, Pelaksanaan Fungsi DPR RI, dan Pengaduan Masyarakat.

Peran DPR Dalam Memperjuangakan Aspirasi Masyarakat: Ceramah Ramadhan Ketua D…

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi dan pengaduan rakyat. Pengaduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti ole Komisi-Komisi di DPR yaitu masalah yang disampaikan bersifat strategis dan politis, masalah yang berkaitan dengan kebijakan Daerah/Pusat, masalah yang mempunyai dampak yang luas, dan m…

Himpunan peraturan Tata-Terib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku ini berisikan tentang Peraturan Tata-tertib Komite Nasional Pusat; Peraturan Tata-tertib Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; Keputusan DPR Sementara No 30/K/1950; Keputusan DPR Sementara tanggal 14 Januari 1952; Keputusan DPR No 8/DPR-45/59; Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1955 berlandaskan UUD 1945, 22 Juli 1959-29 Juli 1960; Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, Orde Lama,…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku ini berisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku ini Berisi Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 17/DPR-RI/IV/77-78, Tanggal 29 Juni 1978

DPR RI Periode 2004-2009: Tahun Pertama

DPR RI periode 2004-2009 ini, adalah Dewan yang keseluruhan anggota-anggotanya merupakan hasil Pemilu sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen, juga diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pada periode ini, tidak ada lagi anggota hasil pengangkatan sebagaimana pada periode-periode sebelumnya. Implementasi fungsi legislasi DPR Tahun…

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/DPR-RI/III/82-83 tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik indonesia

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia: Keputusan D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

97 hlm., : 8 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND p

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku in Berisikan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/I/2001-2002

Laporan Kinerja DPR RI Tahun Keempat (16 Agust 2017 - 15 Agust 2018): Bersama…

Pertanggungjawaban kinerja DPR yang tersusun dalam Laporan Kinerja DPR merupakan laporan pelaksanaan atas tiga fungsi DPR yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan maupun diplomasi parlemen. Pelaksanaan fungsi legislasi pada Tahun Sidang 2007-2008 DPR sudah berhasil menyusun, membahas, dan menyetujui 17 (tujuh belas) rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).…

Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ket…

Buku Ini Berisi Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1983