This book discusses how the conference arose, the opening session addressed, and the closing speech by the President of Indonesia, President of the Conference, and by delegations from Afghanistan, Cambodia, Ceylon, Republic of China, Egypt, Ethiopia, Gold Coast, Iran, Iraq, Japan, Jordan, Laos, Lebanon, Liberia, Libya, Nepal, Pakistan, Philippines, Sudan, Syria, Thailand, Turkey, Vietnam, and Y…
Buku ini berisi hasil penelitian Bank Indonesia mengenai Daya Saing Daerah. Penelitian dilakukan tahun 2007 oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia bekerja sama dengan Laboratorium Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Pengkajian Ekonomi (LP3E) FE Universitas Padjadjaran.
Di awal kariernya, ilmuwan politik pemula ini belajar bahwa disiplinnya tidak jelas, tidak berbentuk, dan heterogen. Persepsi ini sama sekali tidak akan dibantah oleh kemunculan karya delapan jilid mungkin ensiklopedis berjudul 'The Handbook Political Science'. Memang, keteguhan disiplin ilmu penulis telah menjadi tantangan utama bagi para editor Buku Pegangan (Handbook) dan telah membawa pada …
Dengan arahan dari Pejabat Ketua dan Komite Perpustakaan, edisi kedua puluh empat dari 'Buku Pegangan Parlemen (Parliamentary Handbook)' telah disusun untuk menyajikan catatan Parlemen Ketiga puluh lima. Edisi ini, seperti pendahulunya, memuat catatan lengkap tentang Parlemen. Layanan parlementer dan karir politik dari semua Senator dan Anggota saat ini disajikan bersama dengan rincian komite p…
Pada tahun 1946, Brookings Institution meresmikan program penelitian dan pendidikan di bidang hubungan internasional, yang merupakan perluasan dari upaya sebelumnya dari Institusi di bidang internasional dan didasarkan pada kebijakan berkelanjutan dalam menyelidiki masalah yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Penekanan utama ditempatkan pada studi tentang kebijak…
Bacaan ini merupakan majalah populer yang berdasarkan ilmu pengetahuan tentang bahasa dan budaya.
Sandipala merupakan Karya yang memau essay-essay kritik terhadap pemerintahan dan atau kebijakan yang juga berisi semangat progresif tentang pembangunan nasional yang diterbitkan sebulan sekali oleh Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (BAKIN). Karya edisi 12 ini memuat topik diantaranya Demokrasi Pancasila dan Sistem Oposisi, Tata Ekonomi Internasional Baru, Hak Asasi Manusia dan Kasetara…
buku ini merupakan rangkuman dari rapat rapat DPR RIS tahun sidang 1950 pada sidang pertama. dimana dalam buku ini berisi mengenai rangkuman pertanyaan anggota yang ditunjukan kepada perdana menteri dan jawabannya, pertanyaan anggota kepada menteri luar negeri dan jawabannya, pertanyaan anggota kepada menteri dalam negeri dan jawabannya, dan pertanyaan anggota kepada mentri lainnya.
Buku ini mendaftar proyek-proyek pengembangan yang diajukan terkait pendanaan pemerintah yang memiliki hubungan dengan kebijakan pengembangan nasional.
dalam buku ini memuat peraturan perundang undangan menegani pelayanan dan informasi publik yang terdiri dari undang undang, peraturan pemerintahm peraturan presiden, peraturan DPR RI, peraturan MA, dan peraturan komisi informasi publik.
"Atas undangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan pemerintah Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara), delegasi pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Kim Il Sung mengunjungi kedua negara tersebut dari 21 November hingga 10 Desember 1958. Saudara-saudara dari Cina dan Vietnam menyambut hangat Kamerad Kim Il Sung, dan anggota Delegasi…
Daftar Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang yang memuat undang-undang yang sudah ada peraturan pelaksanaannya maupun yang belum ada, dai tahun 1966 sampai dengan tahun 1995. Adapun daftar peraturan pelaksanaan undang-undang dari tahun 1945 ssampai dengan tahun 1965 masih dalam proses penyusunan.
buku ini mendeskripsikan keberadaan badan legislasi secara apa adanya dengan menampilka ulasan mengenai kinerja dan evaluasi badan legislasi selama satu periode. kinerja badan legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas badan legislasi dalam menyusunan prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR serta kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun Sidang 2011-2012 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 tahun sebelumnya. Jadi, buku ini merupakan buku ketiga dari serangkaian seri Buku Laporan Kinerja DPR RI pada Periode 2009-2014 yang telah direncanakan disusun pada setiap tahun sidang. Agar proses pembuatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan …
Penggunaan email berbasis @dpr.go.id untuk Pegawai Nergeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meliputi 3 (tiga) kelompok pengguna, antara lain : Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Layanan Publik di lingkungna Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Buku Panduan ini memuat cara setting akun email dpr.go.id pada: Mic…
Undang-Undang Tahun 2002 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang, dimana 14 (empat belas) undang-undang diantaranya mengatur mengenai pemekaran wilayah. Dari 38 (tiga puluh delapan) undang-undang tersebut, hanya 14 (empat belas) undang-undang yang mengamanatkan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden/peraturan presiden, keputusan/pera…