Gizi dan Kesehatan Masyarakat

Pembahasan tentang masalah gizi berkaitan sangat erat dengan masalah kesehatan. Konsumsi gizi yang tidak seimbang akan berdampak pada kesehatan seseorang. Baik kekurangan maupun kelebihan gizi menimbulkan masalah kesehatan.

Standar operasional prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,ilus.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.83 STA

Kualifikasi dan Kompetensi Profesi Satpam

Buku ini berisi rangkuman dan rekomendasi dari makalah-makalah yang disajikan dalam Seminar Security dengan tema "Profesionalisasi Fungsi Kesatpaman Dari Sudut Pandang Kualifikasi, Kompetensi, Remunerasi dan Rekognisi", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Manager Security Indonesia (AMSI) dan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) pada tanggal 9 Oktober 2013 di Jakarta.

Menjawab tantangan, meningkatkan kepercayaa. Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014…

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun keempat, yang diterbitkan pada Tahun Sidang 2012-2013 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya. Buku ini sangat penting baik bagi internal maupun eksternal. Secara internal, kehadiran buku Laporan kinerja ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2012-2013 bai…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Pertama

Buku ini berisi gambaran pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diperjuangkan oleh DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih maju dan lebih berkualitas. Buku yang memuat hasil kinerja DPR RI Periode 2009-2014 mencakup implementasi fungsi-fungsi DPR RI dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, yait…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1977 - 1982

Buku ini menguraikan perkembangan keadaan dan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1977 (DPR Periode 1977 - 1982) dalam uraian yang sederhana, mudah untuk dipahami, serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 287 hlm. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Naskah Akademik: Kajian Pemekaran Provinsi Sumatera Utara

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyel…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Studi Penentuan Ibukota Kabupaten Raja Ampat U…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Kajian Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selata…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Pedoman Umum Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Dewan Perwakilan R…

Kinerja serta citra lembaga DPR RI dapat terus meningkat seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pedoman ini dapat memberikan gambaran komprehensif kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengenai proses dan tahapan serta fasilitas melalui ICT (Information Communication Technology) dalam penyampaian…

Naskah Akademik: Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan …

Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…

Naskah Akademik: Laporan Final Review Kajian Akademik Pemekaran Calon Kabupat…

Review Kajian Akademik ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis terhadap Calon Kabupaten Sekayam Raya apakah mampu atau tidak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom baru dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Naskah Akademik: Laporan Final Penyusunan Studi Kelayakan Penentuan Calon Ibu…

Laporan final studi ini disusun diharapkan untuk dapat menghasilkan kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan ini adalah tersusunnya laporan-laporan hasil pekerjaan mengenai kelayakan Kota Balai Karangan sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Sekayam Raya hasil dari pemekaran dari Kabupaten Sanggau (Induk).

Naskah Akademik: Kajian Akademik Pembentukan Calon Kabupaten Kepulauan Kundur

Kajian ini membahas tentang kelayakan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Kegiatan ini dilakukan secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembe…

Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun angg…

Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2000 yang dibuat oleh pemerintah RI

Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan …

Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2011, hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar 4,4 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembangan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar 2,4 persen dan 6,5 persen...untuk lebih mendalam isi materi ini mari kita baca...

Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun angg…

Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010 yang diterbitkan oleh pemerintah RI