The history of the House of Representatives of the Republic of Indonesia began with the formation of the Central Indonesian National Committee, also known as KNIP, on 29 August, 1945. Prior to the formation of the People's Consulative Assembly, the House of Representatives, and the Supreme Advisory Council, all state authority was vested on the President with the assistance of KNIP, which is du…
Buku ini merupakan pedoman dalam penyelesaian masalah Cina di Indonesia yang dibuat bagi setiap pejabat dan petugas yang bidang tugasnya langsung berhubungan dengan Masalah CIna tersebut. buku ini juga dilengkapi dengan himpunan peraturan perundang-unganan yang disusun secara sistematik yang membantu dalam setiap penanganan masalah tersebut.
Buku ini berisi revisi undang-undang mengenai hukum bisnis dan investasi.
Parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyat suatu negara telah dapat berperan sebagai salah satu unsur utama dalam struktur second-track diplomacy. Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran, parlemen telah menjadi unsur penting yang berperan dan berkontribusi secara nyata dalam upaya memperjuangkan kepentingan nasional bangsa dan konstituen ya…
Ada dua persoalan mendasar yang dicoba untuk ditampilkan dalam buku ini, yaitu pertama: masalah pelaksanaan hak amandemen DPR dan kedua: masalah pembangunan materi hukum, khususnya di bidang pasar modal.
Buku ini berisi Keputusan Pimpinan DPR RI No. 78A/Pimp/IV/2002-2003 tentang prosedur tetap pengamananan kompleks perkantoran MPR/DPR RI dan prosedur tetap pengamanan kompleks rumah jabatan Anggota DPR RI. Berisi informasi tentang konsep umum pengamanan (membahas tentang wilayah tanggung jawab dan pengengalian, kekuatan ideal, kekuatan nyata, perlengkapan), tugas dan tanggung jawab petugas piket…
Buku ini berisi tentang penetapan pedoman penyusunan naskah resmi dan surat dinas DPR-RI, perlu disusun pedoman penyusunan naskah dinas Sekjen DPR-RI yang ditetapkan dengan keputusan Setjen DPR-RI