Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap
keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …
Forum the 9th Asia-Europe Parliamentary Partnership Meeting di Ulaanbaatar, Mongolia mempertegas kembali bahwa Asia dan Eropa memiliki common interest yang sekaligus juga menjadi common agenda. Yaitu demokrasi, perlindungan HAM, pelestarian lingkungan hidup, good governance, dan anti-terorisme. Seluruh anggota ASEP, berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip tersebut di dalam agenda pembangun…
Permasalahan yang menjadi pembahasan pada kajian LKPP empat tahun ini rata rata merupakan permasalahan berulang yang berdampak luas bagi masyarakat. sebagai contoh, terdapat permasalahan penyusunan laporan keuangan yang menjadi temuan berulang sejak TA 2015. Pada komponen tersebut permasalahan ang selalu beruang adalah transaksi antar Ekuitas (TAE) Dimana pemerintah tidak dapat memberikan penje…
buku "selayang pandang badan kerja sama antar parlemen ini dimasudkan untuk memberikan gambaran dan informasi kepada semua khalayak mengenai prosedur, kegiatanm capaian-capaian, serta kedudukan strategis dari BKSAP DPR RI demi mengembangkan peran dan partisipasi yang lebih berkualitas, dalam kerangka pembinaan hubungan antar parlemen baik secara bilateral maupun multilateral
Buku ini membahas berbagai informasi dari organisasi perkreditan, budaya kredit, produk kredit, risiko perkreditan, proses kredit, penetapan suku bunga kredit, hukum perkreditan, pemasaran sampai pembiayaan syariah
Evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI. Kajian dan analisis dalam aspek substansi hukum,struktur hukum/kelembagaan,pendaaan,sarana dan prasarana,budaya hukum, dan setelah dicermati terdapat beberapa norma yang mendelegasikan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 ta…
Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari hingga Juni 2019.
Di tengah gejolak konvergensi media, fenomena konglomerasi bisnis penyiaran, dan ketidakberdayaan UU Penyiaran, peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai "penjaga moral bangsa" merupakan sebuah keniscayaan.
Buku ini berisi laporan sidang APA 2015: Asian Parliamentary Assembly - Standing Commitee Meeting on Economic and Sustainable Development Affairs Tanggal 19-20 Agustus 2015 di Jakarta, Indonesia. Dalam sidang ini DPR RI mengusung dua resolusi, The Role of APA Parliaments to Adopt Legislation in Supporting the Implementation of the Sustainable Development Goals dan Financial Affairs: Ensuring Ef…
Buku ini berisi tentang kajian, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan Sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan dapat memberikan masukan dalam penyusunan naskah perubahan Undang-Undang Nomor 14 tentang G…
Bisnis perbankan syariah pada masa yang akan datang akan menghadapi lebih banyak tantangan. Untuk itu bank syariah perlu menyiapkan pegawainya dalam hal peningkatan kualitas. Salah satu bidang yang sangat berperan dalam bisnis perbankan adalah bisnis pembiayaan syariah sehingga diperlukan tenaga-tenaga bidang pembiayaan yang kompeten dan mampu menghasilkan aktiva produktif yang sehat seperti ya…
Laut sebagai masa depan bangsa merupakan visi pemerintahan Jokowi-JK. Lahirnya kesadaran baru ini diimplementasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Menteri Susi Pudjiastuti, melalui program tiga pilar: kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan, Pilar tersebut dipilih berdasarkan pemahaman utuh dan menyeluruh pada aspek makro, mikro, sumber daya, dan anggaran yang ada.
Buku kajian ini menjadi referensi dalam memenuhi kebutuhan Dewan dalam mengusulkan, memperjuangkan, serta mengawasi implementasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai amanat UU MD3. Buku ini mengkaji dan mengacu pada Laporan BPK RI pada dinamika pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) kan/kota di Provinsi Jawa Timur sejak Tahun Anggaran 2014-2015 dan dampak perubahan postur Dana perimbangan terhadap …
Buku ini memberikan acuan minimal yang harus dimiliki oleh calon pengelola operasional bank dalam mengelola Trade Finance dan Treasury Operations. Sumber Utama buku ini adalah berbagai modul atau bahan pelatihan yang dilaksanakan oleh berbagai bank serta praktik yang ada dalam industri perbankan Indonesia.
Indonesia perlu segera menegakkan kedaulatan frekuensi di wilayah udaranya. tanpa kedaulatan ini, arus deras informasi global bakal tak terbendung dan menenggelamkan idealisme kepenyiaran radio maupun televisi dalam cengkeraman bisnis semata. Dampak lanjutannya, nilai-nilai asing, yang tak selalu positif bakal dengan gampang merasuki kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. ditengah gejola…