Buku tentang pengawasan ini kiranya dapat memberikan dasar yang memadai, tentang muatan fungsi pengawasan dan bagaimana pelaksanaannya. Berbagai masukan dan acuan yang disampaikan dalam buku ini juga memungkinkan DPRD untuk merumuskan peraturan daerah dan tata tertib tentang pengawasan. Sudah waktunya DPRD tidak hanya merumuskan pentingnya pengawasan terhadap kinerja berbagai kebijakan publik d…
Buku ini berisi makalah-makalah yang disampaikan pada Workshop yang diadakan oleh Departemen Luar Negeri RI tanggal 23 Agustus 2008 mengenai “APEC dan Indonesia di Persimpangan Jalan” . Buku ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan baru dalam APEC dan memasyarakatkan APEC sebagai forum kerjasama ekonomi regional.
Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.
Buku ini membahas mengenai 25 profesi hukum yang bisa menambah informasi dan memperluas wawasan mengenai profesi hukum.
BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima kelompok yaitu: proses merger dan pengawasan BC oleh BI; pemberian FPJP; penatapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh LPS;penggunaan dana FPJP dan PMS; praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.
UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II
UU Nomor 4 Tahun 1993