Buku ini berisi rangkuman dan rekomendasi dari makalah-makalah yang disajikan dalam Seminar Security dengan tema "Profesionalisasi Fungsi Kesatpaman Dari Sudut Pandang Kualifikasi, Kompetensi, Remunerasi dan Rekognisi", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Manager Security Indonesia (AMSI) dan Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI) pada tanggal 9 Oktober 2013 di Jakarta.
Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun keempat, yang diterbitkan pada Tahun Sidang 2012-2013 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya. Buku ini sangat penting baik bagi internal maupun eksternal. Secara internal, kehadiran buku Laporan kinerja ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2012-2013 bai…
Buku ini berisi gambaran pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diperjuangkan oleh DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih maju dan lebih berkualitas. Buku yang memuat hasil kinerja DPR RI Periode 2009-2014 mencakup implementasi fungsi-fungsi DPR RI dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, yait…
Buku ini memberikan gambaran tentang kiprah DPR RI selama kurun waktu satu tahun kinerjanya, yaitu pada kurun waktu tahun 2010-2011. Buku ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban Anggota DPR-RI sebagai Wakil Rakyat.
Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…
Buku ini menguraikan perkembangan keadaan dan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1977 (DPR Periode 1977 - 1982) dalam uraian yang sederhana, mudah untuk dipahami, serta disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian.
Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…
Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…
Kinerja serta citra lembaga DPR RI dapat terus meningkat seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pedoman ini dapat memberikan gambaran komprehensif kepada seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengenai proses dan tahapan serta fasilitas melalui ICT (Information Communication Technology) dalam penyampaian…
Kajian ini dilakukan untuk melihat kelayakan Calon Kabupaten Okikha menjadi sebuah daerah otonom baru yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya (induk) dengan melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
Pembentukan Kabupaten Grime-Nawa pada hakekatnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan karena itu juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kajian ini disusun untuk memenuhi Persyaratan usulan Pemekaran Kabupaten Sukabumi yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, sekarang berubah dengan ketentuan baru yaitu Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.
Buku ini terdiri dari dua bagian: 1)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut, 2)Kajian Kelayakan Pemekaran Kabupaten Garut: Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan. Beberapa pokok yang dimuat dalam laporan ini antara lain latar belakang, maksud dan tujuan kajian, tinjauan pustaka, gambaran kondisi eksisting, hasil pengolahan data menurut PP No. 78 Tahun 2007, serta rencana kegiata…
Pengkajian secara ilmiah ini bertujuan untuk kelayakan pembentukan calon Kabupaten Yabaru ditinjau dari aspek-aspek sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran;dampak pembentukan Kabupaten Yabaru terhadap kabupaten induknya yaitu Kabupaten Yapen; dan menganalisis potensi sumberdaya alam Yabaru dan pemanfaatannya.
Review Kajian Akademik ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis terhadap Calon Kabupaten Sekayam Raya apakah mampu atau tidak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom baru dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Laporan final studi ini disusun diharapkan untuk dapat menghasilkan kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan ini adalah tersusunnya laporan-laporan hasil pekerjaan mengenai kelayakan Kota Balai Karangan sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Sekayam Raya hasil dari pemekaran dari Kabupaten Sanggau (Induk).
Secara garis besar laporan ini berisi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pekerjaan, tinjauan pustaka, metodologi kajian, gambaran umum wilayah studi, analisis kelayakan dan kesimpulan pada "Pekerjaan Perencanaan Kajian, Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah di Kabupaten Berau".