Ditapis dengan
Penguatan Badan Legislasi Menuju Peningkatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakil…
Kegiatan ini diselenggarakan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi terkait mekanisme penyusunan rancangan undang-undang yang berkualitas, optimalisasi peran Badan Legislasi dalam profesi penyiapan prolegnas dan perancangan undang-undang sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana tujuan pembentukannya.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 42 hlm, 22 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328.1 BAD p
Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat pemantauan pelaksanaa…
melalui lapora ini pusat pemantauan elaksanaan undang undang berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja pemberian dukungan kepada DPR RI khususnya tahun 2016, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam meencanakan dan melaksanakan pemberian dukungan dan pelayanan kepada DPR RI pada tahun-tahun mendatang.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- viii + 55 hlm. : 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 351.598 IND - 351.598 IND l
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Ind…
Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI Tahun 2012 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh Alat Kelengkapan Dewan dan Sekretariat Jenderal dalam menyusun serta mengusulkan program dan kegiatan yang dilengkapi dengan besaran kebutuhan anggarannya. Pedoman ini memuat arah kebijakan untuk masing-masing program juga dilengkapi dengan lampiran matriks arah kebijakan dan egiatan, ketentuan p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 53 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 DEW a
Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kerumahtanggaan Dewan Perwakilan Rak…
Pedoman ini disusun untuk menjadi acuan bagi BURT dalam menjalankan tugas pengawasannya. Semangat yagn diusung dengan lahirnya pedoman ini adlah untuk melakukan penataan dan menciptakan mekanisme pengawasan internal guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan ekonomis serta hasilnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 24 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 352.48 DEW p
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setjen DPR RI Tahun 2013
Rencana Kinerja tahun 2013 Sekretariat Jenderal DPR RI memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013 yang tidak bertentangan dengan program yang telah direncanakan dengan indicator-indikator keberhasilan pencapaiannya. Setelah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan sebagai rencana tindak tahun 2013, maka Setjen DPR RI akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- ii + 36 hlm, 24 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK r
Penetapan Nilai Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Bada…
Penetapan nilai dan kelas jabatan digunakan untuk penataan kelembagaan dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.31 SEK p
Penetapan Jadwal Retensi Arsip Substantif
Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Subtantif DPR RI didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena itu diharapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif ini dapat dipergunakan sebagai panduan dalam kegiatan Penyusutan arsip pada unit-unit kerja dilingkungan Setjen DPR RI, khususnya arsip-arsip yang berkaitan dengan pekasanaan tugas dan fungsi Dewan.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vi + 42 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 651.5 SEK p
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Sekretari…
Bagi internal organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI, SOP memberikan informasi yang cukup lengkap mengenai langkah, tahapan, dan persyaratan serta target pekerjaan dalam format yang siap diaplikasikan oleh para pegawai pada setiap kegiatan/pekerjaan. Sejalan dengan pengembangan organisasi, SOP bermanfaat sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus serta…
- Edisi
- Revisi II
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 33 hlm, 25 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 389.6 SEK P
Buku Laporan Kunjungan Delegasi : Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara …
Laporan ini merupakan hasil study visit Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ke beberapa stakeholders di Inggris, antara lain : Government Outcomes Lab (GO Lab), Blavatnik, School of Government, University of Oxford; Parliament of the United Kingdom; dan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Laporan ini bertujuan untuk memberikan penge…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iv + 51 hlm, 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 BUK b
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Di Tengah Agenda Reformasi Bangsa …
Sesuai dengan perinta Undang Undang, penyampaian pidato kenegaraan tersebut dilaksanakan di “Rumah Rakyat” dihadapan wakil-wakil rakyat dan daerah, yang secara simbolis, mewakili rakyat dan daerah dari seluruh Indonesia. Dengan demikian Sdang Bersama DPR-RI dan DPD-RI menjadi peristiwa bersejarah, dan merupakan tonggak sejarah baru dalam proses pembangunan demokrasi di Indonesia. Sidang ber…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 48 hlm, 23 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 DEW d
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Raky…
Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) Tahun 2019 sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Setjen dan BK DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Peneta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- xvi + 73 hlm, 26 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 LAP l
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jendera…
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) adalah wujud pertanggungjawaban Sekretarat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan Setjen DPR RI tahun 2014. Terkait dengan kinerja Sekjen DPR RI, dari 5 sasaran dan 15 indikator yang tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) Sekjen DPR RI tahun 2014 ini, terdapat 12 indikator yang mencapai ta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- vii + 68 hlm, 27 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 328 SEK l
Laporan Kinerja 2019 : Biro Kerja Sama Antar-Parlemen
Biro KSAP merupakan unit eselon II di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI yang unik, karena satu-satunya eselon II yang melayani Alat Kelengkapan Dewan di DPR RI, sementara untuk AKD lain dilayani oleh Eselon III. hal ini karena KSAP tidak hanya memberi dukungan dan pelayanan kepada badan kerjasama antar parlemen, namun juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI dalam rangka menjalankan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 50 hlm. : 21 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 IND l
Keputusan Sekjen DPR RI Nomor 911/SEKJEN/2010 Tentang penetapan standar Opera…
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan kepada dewan perwakilan rakuat republik indonesia agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dipandan gperlu standar operasional prosedur (SOP) setiap kegiatan pada unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal dewan perwak…
- Edisi
- Revisi I
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- i + 194 hlm. : 19 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND k
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
buku saku ini merupakan terjemahan dari berbagai macam regulasi yang mengatur tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menjadi panduan dalam pelaksanaan dan penyusunan SAKIP serta memudahkan proses internalisasi di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian DPR RI. kadang kala suatu kegiatan tidak terlaksana bukan karena tidak ingin dilaksanakan, namun kar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 52 hlm. : 10 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 658.306 IND p
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 : tentang perubahan atas …
dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat bedasarkan keraykatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 50 hlm. : 20 cm.
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND u
Infografis dan ringkasan hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017 : at…
IHPS beserta laporam hasil pemeriksaan semeter II Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 3 april 2018, memuat ringkasan dari 449 laporan hasil pemeriksaan yang terdiri 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP dengan tujuan tertentu, serta mengungkapkan 1. opini atas 6 laporan keuangan, 2. simpulan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah sert…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- iii + 147 hlm. : 21 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 336.598 IND i
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tenta…
bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat bedasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional bedasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 11 hlm. : 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND p
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tenta…
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perunndang-undangan, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 44 hlm. : 18 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.598 IND p
Buku Rancangan Tata Kerja Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat R…
Badan urusan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat BURT sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 83 Peratyrab DPR RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- 30 hlm. : 20 cm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 348.02 BAD b
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah