Penggunaan kekuatan magis merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Pada masyarakat daerah tertentu penggunaan kekuatan magis, baik ilmu hitam maupun ilmu putih sangat umum digunakan. Pemda dan aparat penegak hukum tidak dapat menindak pelaku penggunaan black magic karena sampai saat ini belum ada hukum yang dapat menjeratnya. Buku ini mengulas penelitian untuk mengetahui bag…
Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.
Buku ini membahas mengenai 25 profesi hukum yang bisa menambah informasi dan memperluas wawasan mengenai profesi hukum.
UU Nomor 14 Tahun 1985, Buku I dan II
UU Nomor 4 Tahun 1993
UU Nomor 6 Tahun 1993
Pemikiran kritis dan reflektif ini membuka ruang dialog antara peneliti dan partisipan hingga tercapai kesepakatan pemahaman tentang identitas ke-Indonesia-an dalam bentuk konstruksi bersama. Proses penelitian yang telah dilakukan dan dituangkan dalam bentuk ini mengajarkan pengetahuan terapan dan sesuai konteks, yakni menempatkan identitas (ke)Indonesia(an) sebagaimana dialami dan dikonstruksi…
Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 1 - 64 (Jilid I)
Buku ini berisi dokumentasi penting dari konferensi meja bundar (KMB) yang diselenggarakan di tahun 1949. Dokumentasi ini juga memuat beberapa ringkas dokumen-dokumen penting dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pada masa itu. Juga terdapat beberapa tujuan dan alasan serta peristiwa yang membuat KMB penting untu dilakukan. Buku ini juga memuat daftar para ahli, delegasi dan penasehat yang t…
Ensiklopedi Indonesia seri fauna ikan ini berisi informasi-informasi penting tentang aneka ragam kehidupan ikan yang menakjubkan.
Perubahan lingkungan strategis yang dipacu oleh pesatnya ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi serta informasi menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Salah satu trend yang berkembang saat ini adalah pemanfaatan internet dan teknologi melalui digitalisasi pelayanan. Mengacu kepada hal tersebut, pengarsipan pada masa kini membutuhkan dukungan teknologi informat…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang sangat penting dalam konteks politik dan pemerintahan suatu negara. Sebagai badan legislatif yang mewakili kehendak rakyat, DPR memainkan peran sentral dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan pengambilan keputusan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, DPR secara konsisten menjadi fokus pemberitaan…
Aksi perubahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dengan inisiatif "CUTI'E Pegawai," bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan cuti pegawai melalui pendekatan digital. Latar belakang perubahan ini adalah kekurangan data laporan cuti yang akurat dan real-time, yang menghambat proses pemantauan kinerja. Ini disebabkan oleh ket…