Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 bagian B memuat tentang pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 61- PSAK 70; interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) 8 - ISAK 32; Pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan (PPSAK) 1 - PPSAK 12
Buku SAK efektif per 1 Januari 2018 bagian A terdiri dari kerangka konseptual pelaporan keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 1- PSAK 60
Entitas Mikro,Kecil dan Menengah (EMKM) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro,kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi sederhana, dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. SAK EM…
RIA merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan, suatu metode yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu regulasi dan mengkomunikasikan informasi kepada para pengambil keputusan.
Buku berisi Susunan dalam datu naskah UU No. 8/1983 STDD No. 42/2009
Buku ini disusun sebagai media komunikasi masyarakat dan dapat digunakan oleh siapa saja yang mempunyai kepedulian mendalam terhadap kegiatan Dewan Periode 1992 - 1997. Bagi Anggota Dewan, buku ini merupakan alat bantu untuk mengukur berhasil tidaknya pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya di bidang legislatif, penetapan anggaran dan pengawasan. Bagi masyarakat, buku ini berguna untuk mengan…
Kumpulan info singkat selama tahun 2017 yang sudah dihasilkan oleh peneliti di pusat penelitian Setjen dan BK DPR RI. Info singkat Pusat Penelitian menjadi salah satu jawawan untuk memenuhi kebutuhan DPR akan informasi yang aktual, cepat, dan akurat. Tantangan info singkat adalah bagaimana hasil tulisan yang isinya merupakan informasi yang disajikan dapat segera sampai kepada Anggota DPR RI unt…
Buku saku ini berisikan pedoman kode etik bagi Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangkaian upaya reformasi biokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan manajemen perubahan.
Buku ini merupakan kumpulan SOP AP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1603/SEKJEN/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Seklretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik I…
BUKU INI BERISI LATAR BELAKANG, AKSI DAN PENUMPASAN PKI
Buku ini berisikan tentang ceramah-ceramah yang di sampaikan oleh pimpinan DPR RI sejak tahun pertama yaitu 2004-2005 sampai periode 2004-2009.
Buku ini berisikan tentang ceramah-ceramah yang disampaikan oleh pimpinan DPR RI pada tahun 2004-2005 sampai periode 2004-2009.
Buku ini berisi tentang Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen dan Badan Keahlian DPR yang merupakan sistem pendukung DPR RI
Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan humanisme pelaku disatu sisi, dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai perwujudan untuk mencari serta kembali kepada pola hubungan baik. Proses ini dilakukan melalui deskresi (kebijakan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses non formal melalui musyawarah. Kejahatan a…
Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…
Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…