Buku ini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPR Periode 1982 - 1987 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Anggota-Anggota DPR juga menjadi Anggota MPR yang melakukan perlbagai kegiatan sesuai dengan tugas san wewenag sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Salah satu tugas badan legislasi DPR ialah melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU pelaksanaan pemantauan dan peninjauan UU dilakukan di tiga daerah, yaitu provinsi aceh, provinsi DI Yogyakarta, dan provinsi Kaliomantan Timur. Buku ini merupakan kajian dan dari bhasil peninjauan atas UU no. 12 thn. 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang tentu belum memuat keseluruha…
Publikasi ini membahas tentang pola mobilitas nonpermanen pekerja di Indonesia, serta menganalisis mobilitas perkerjaan yaitu perpindahan lapangan pekerjaan atau pergeseran status pekerjaan dari para pekerja. Daya yang digunakan untuk penulisan publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2012 dan sebagian dari hasil Sakernas tahun-tahun sebelumnya. Publi…
Melalui Seri Buku BRR ini, Pemerintah beserta seluruh rakyat Indonesia dan BRR hendak menyampaikan rasa terima kasih atas uluran tangan yang datang dari seluruh dunia sesaat setelah gempa bertsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 serta gempa yang melanda Kepulauan Nias pada 28 Maret 2005. Empat tahun berlalu, tanah yang dulu porak-poranda kini ramai kembali seiring dengan bergolaknya …
Buku Uji Kompetensi Jurnalis Televisi yang disusun oleh IJTI ini, memiliki ciri khas media televisi yang tentu berbeda dibanding uji kompetensi untuk wartawan media cetak. Aspek teknologi, teknis, dan layar televisi memang berbeda dengan media cetak sehingga instrumen uji kompetensi yang dikembangkan di sini disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis televisi. Ada empat kelompok yang dapat melakukan…
Buku ini mengupas perkembangan pembangunan ekonomi, yang dapat dijadikan referensi para pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Bagian pertama buku menarasikan capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagian kedua mencoba menjelaskan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Bagian ketiga mengurai potensi kelautan Indonesia dan tantangan yang dihadapi …
Mulai tahun 2016, DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk memenuhi mandat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran kesehatan dalam APBN Tahun 2016 yang meningkat cukup signifikan. Peningkatan alokasi anggaran kesehatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan d…
Prediksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 untuk RAPBN TA.2017 seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah, lifting minyak bumi, dan lifting gas bumi. Prediksi ini disusun oleh Tim Penyusun Asumsi Dasar Ekonomi Makro dari Pusat Kajian Anggaran Negara Badan Keahlian DPR RI.
Humas Mahkamah Agung masih belum memiliki otoritas dan kewenangan yang proporsional dalam segi menjalankan fungsi manajemen informasi dan koordinasi komunikasi internal dan eksternal maupun dalam hal budget serta inisiasi program yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa eksistensi kehumasan di Mahkamah Agung;menganalisa upaya optimalisasi peran kehu…
Penelitian ini mengulas kajian yuridis Peradilan tata usaha negara, memberikan gambaran dari aspek filosofis, dan sejarah hukum mengenai eksekusi putusan peradilan tata usaha negara. Pengaturan mengenai eksekutabilitas putusan dan/atau penetapan peradilan tata usaha negara masih sangat urgen, namun tidak perlu diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah. Pada saat ini RUU tentang tindak pidana…
Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 8 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1984. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280 (TR).
Berisikan laporan pelaksanaan kegiatan tentang Pengkajian tentang Kedudukan Hakim sebagai Pejabat Negara.
Berisi bahan tayang materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI, antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketatapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Buku Data dan Infografik Pemilu DPR dan DPD RI 2014 ini berisi semua data dan informasi terkait penyelenggaraan Pemilu DPR dan DPD yang dikemas lewat grafis yang menarik dan memudahkan pembaca memahami pergerakan data dan informasi yang begitu dinamis. Data dan informasi yang tertoreh dalam buku ini menunjukkan bahwa Pemilu DPR dan DPD 2014 memang layak dikatakan sebagai pemilu terbesar sepanja…
Buku “Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas Parlemen” ini mencoba memaparkan bagaimana transparansi dan akuntabilitas dari berbagai dimensi. Pertama, buku ini memaparkan kerangka hukum yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas. Kerangka hukum tersebut tidak hanya yang bersifat nasional yaitu UUD 1945, UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU MD3 tetapi juga kerangka h…