Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid III

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid II

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Menjawab Tanya Jabatan Fungsional : Panduan Memahami Peraturan Menteri Penday…

Buku Menjawab Tanya Jabatan Fungsional: Panduan Memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional disusun sebagai panduan praktis untuk memahami kebijakan jabatan fungsional dalam sistem manajemen aparatur sipil negara. Buku ini menguraikan ketentuan pokok, prinsip, dan mekanisme pengelolaan jabatan fungsional sebagaim…

Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia : Dari Administrasi Kas Menuju Pengelo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxviii, 223 hal.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 REF

Millenium Development Goals (MDGs), Agenda Pembangunan Pasca 2015 dan Peran P…

Isi buku ini terdiri dari beberapa perspektif, baik yang melihat ke belakang dengan menilai pencapaian MDGs itu sendiri, maupun yang berupaya pula menjangkau ke depan dengan mengantisipasi langkah apa yang masih ahrus dilakukan dalam tahun-tahun pasca 2015, termasuk yang mulai diwacanakan sebagai Sustainable Development Goals (SDGs), misalnya ada yang berupaya melihat capaian pada sektor terten…

Antologi untaian mutiara hukum lintas praktik dan sektor

Hukum adalah panduan, pedoman, dan batasan agar terwujud nilai keadilan, keteraturan, kejujuran, serta ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan serta pemikiran dari 24 penulis hebat alumni FJUI angkatan 1991 berdasarkan pengalaman selama sekitar dua puluh lima tahun setelah lulus dari FHUI merupakan kontribusi nyata dan solusi bagi banyak permasalahan bangsa. Tulisan unta…

The 2nd World Parliamentary Forum on Sustainable Development " Partnership To…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328 THE t

Laporan Pemanfaatan Keangotaan DPR RI : pada organisasi Internasional yang di…

Sesuai dengan keppres No. 64 tahun 1999, keanggotaan Indonesia pada organisasi Internasional diamanatkan untuk memperoleh manfaat yang maskomal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi pegunaan anggaran dan kamampuan keuangan negara. keanggotaan indoesia pada organisasi internasional diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu an…

Kamus Kompetensi Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlia…

Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengembangan karier berdasarkan kompetensi dengan memahami pengertian, penjelasan, dan batasan Kompetensi Jabatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan kompetensi d…

Temuan BPK Terhadap Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Pendidikan Semester 1 t…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

370 SET t

Laporan Tahunan 2010 dan 2011

Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.

Laporan Hasil Penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan…

BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…

Analisa Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dew…

dalam menjalankan program reformasi birokrasi khususnya area penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur agar penataan dan perencanaan pegawai di lingkungan sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik indonesia (setjen dan BK DPR RI) sesuai dengan proporsional makan perlu dilakukan penghitungan beban kerja masing masing jabatan di lingkungan setjen dan BK…

Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Gedung Serbaguna Rumah Jabatan Anggota DPR…

Untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan dan penggunaan gedung sebaguna RJA Kalibata maka dipandang perlu untuk menyusun buku pedoman yang ditetapkan dengan keputusan BURT

Kamus APBN

tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN

Analisis dan evaluasi pemantauan pelaksananaan Undang-undang nomor 33 tahun 2…

Dari hasil analisis dan evaluasi ditemukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam substansi UU Perimbangan Keuangan dan implementasinya. Secara substansi terdapat banyak ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Hal ini ditujukan agar ketentuan dalam UU Perimbangan Keuangan dapat memenuhi ketentuan yang ada dalam UU PPP dan tujuan pembent…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Anggaran Pendidikan dalam APBN

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-71845-0-3

Deskripsi Fisik

xvii, 154 hal.: il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.8 BIR a - 370 BIR a

Badan Legislasi DPR RI: Kinerja Dan Evaluasi Periode 2014-2019

Buku ini mendeskripsikan keberadaan Badan Legislasi secara apa adanya dengan menampilkan ulasan mengenai kinerja dan evaluasi Badan Legislasi selama satu periode. Kinerja Badan Legislasi tersebut dapat dilihat dari peran dan tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan dan harmonisasi RUU usul inisiatif DPR, kunjungan kerja untuk mencari masukan atas RUU, serta sosialisasi Undan…

Dinamika dan tantangan kinerja lembaga perwakilan

Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …