Modul perancangan undang-undang

Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.

Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan

Penerbitan Buku Susunan Dalam Satu Naskah yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman b…

Upacara Tradisional Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

392.1 IND

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : 2004

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

328.598 IND p - 348.598 IND p

SAK Standar Akutansi Keuangan, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. SAK ETAP diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada 17 Juli 2009 dan disahkan oleh DSAK IAI pada 19 Mei 2009.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Asean : Selayang Pandang

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

241 hal. : il.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 IND - 959.8 IND a

Senator bertanya: catatan penggunaan hak bertanya Anggota DPD RI kepada Presi…

Salah satu hak konstitusional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh DPD RI adalah hak mengajukan hak bertanya kepada Presiden. Buku ini mengulas tentang hak bertanya yangsudah dilakukan oleh DPR RI, yaitu Hak bertanya tentang kebijakan moda transportasi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi dan terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC) dan …

Manual pedoman perancangan undang-undang

Buku manual ini diperuntukkan bagi para perancang undang-undang dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, yaitu membantu Dewan, baik dalam penyiapan naskah rancangan undang-undang bersama naskah akademiknya, juga pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan DPR bersama pemerintah. Buku manual ini memiliki nilai strategis, karena salah satu hasil reformasi di bidang politik dan hukum ad…

Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxxii, 361 hlm. ; ilus. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

334.08 DEW p

Dialog kemitraan dan keterkaitan usaha besar kecil dalam sektor industri peng…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 29 p. ; 28 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.642 DIA

Sejarah Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

154 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.7 SUH s

Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia 2015-2025

Buku ini berisi sebuah kajian tentang ketahanan energi Indonesia selama 10 tahun yang akan datang (2015-2025). Hasil kajian diharapkan bisa diakses, dibaca, dipelajari, dan dibicarakan secara terbuka oleh publik di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Buku ini juga menjadi salah satu perwujudan komitmen Badan Intelijen Negara terhadap amanat reformasi, yakni agar lembaga tersebut semakin dekat …

Pokok-pokok uraian tentang program terpadu prokersa untuk menetapkan program …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 95 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

362.5 BAD p

Laporan Pengawasan Pelaksanaan Tanggap Darurat Januari s.d. Agustus 2005

Edisi

-

ISBN/ISSN

979 - 25 - 2790 - 7

Deskripsi Fisik

xix, 173 p. ; ill. ; 25 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

959.81 LAP

Standar Akuntansi Keuangan : Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum; sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UKM; bentuk pengaturan lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan; dan relatif tidak berubah selama beb…

Karya Arsitek Indonesia

Buku ini berisi album rekaman karya-karya arsitektur lintas zaman para arsitek Indonesia, di antaranya Adhi Moersid, Han Awal dan almarhum Soejoedi. Bersama karya mereka ditampilkan pula karya arsitek Indonesia yang tengah populer dari kalangan arsitek muda yang inovatif. Beberapa karya arsitek dikelompokkan dalam arsitektur rumah dan permukiman, hotel-restoran dan pariwisata,bangunan pendidika…

Reformasi dalam Pemikiran Sanjoto

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-461-338-X

Deskripsi Fisik

xviii, 376 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Visi Wartawan 45

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8288-02-05

Deskripsi Fisik

x, 110 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

070.340.92 LUB v

Standar Akuntansi Keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik

SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum