Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1933 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Sama seperti laporan tahunan di tahun 1932, depresi ekonomi mengamuk dengan intensitas yang tidak berkurang, akibat-akibatnya yang merusak menampakkan diri dalam reruntuhan bangunan yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan prospek perubahan menjadi lebih baik masih tetap jauh. Perlahan-l…
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini dibuat di masa kepemimpinan C. A. Schnitzler. Di eraitu, masalah keuangan yang mendesak merupakan satu-satunya elemen pengendali sehingga ketika menulis kata pengantar laporan Provinsi Jawa Barat tahun 1932 ini, pikiran-pikiran tanpa sadar terkonsentrasi pertama-tama dan terutama pada sedikit atau tidak adanya perspektif keuangan yang menggaira…
Buku Provinsi Jawa Barat ini membahas Peraturan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tidak termasuk yang menyangkut PNS. Di dalamnya dimuat berbagaimacam peraturan, seperti peraturan tentang pajar dan denda, penangkapan ikan, pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, lembaga pemadam kebakaran, perlindungan satwa liar, kelistrikan, hingga keputusan fiskal Jawa Barat. Banyak lagi peraturan la…
Lembar Provinsi Jawa Barat dari tahun 1931 ini berisikan regulasi peraturan Dewan Kota Batavia, Bandung, Cirebon, Serang, Kerawang, Sumedang, Tasik, Kuningan dan juga Keputusan Kota Sukabumi, Bandung, dan Garut. Masing-masing kota di atas mencantumkan peraturan dan keputusan yang ingin diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat terkait kota mereka. Pasal-pasal yang diajukan beragam, beberapa contohny…
Laporan Tahunan Provinsi Jawa Barat tahun 1936 ini dibuat di masa kepemimpinan Van Der Hoek sebagai Gubernur. Penggalan pembuka dari Gubernur : " Batavia, 31 Maret 1937. Jika benar kehidupan politik dalam istilah historisnya, articulate connection tidaklah statis, tetapi dinamis - seperti masa kini, niscaya dalam derajat khusus untuk perubahan bentuk pemerintahan provinsial di era sekarang. …
Buku ini disebutkan berisi laporan untuk tahun 1935, 1936, dan 1937 tentang perluasan penting dari kantor administrasi provinsi. Pada tahun 1938, tahun pertama dalam jabatan dewan provinsi keempat dan dari Kolese yang dipilih oleh yang terakhir, tidak ada pemindahan. Bagian baru dari urusan administratif negara. Dua langkah yang timbul dari Perintah Pengalihan Informasi Pertanian untuk Jawa dan…
Dewan Perwakilan Dewan Provinsi Jawa Barat mendapat kehormatan untuk menyampaikan laporan tahunan pertama tentang provinsi pertama di Hindia Belanda. Mereka percaya bahwa dapat memulai ini dengan retrospektif singkat, n.h.v. dapat membatasi dirinya pada beberapa komentar tentang kedalaman dan luasnya reformasi konstitusional yang menjadi hak provinsi itu lahir. Untuk menunjuk pada hukum yang me…
Laporan rutin tahunan untuk tahun 1933 dari pemerintahan provinsi Jawa Barat kepana pemerintahan Hindia Belanda. Depresi ekonomi dengan intensitas tinggi, konsekuensi malapetaka menampakkan diri dalam reruntuhan konstruksi yang tampaknya ditakdirkan untuk berabad-abad dan dengan prospek perubahan menjadi lebih baik- Namun dalam kata pengantar ini terdengar suara harapan, tetapi di atas semua it…
Pengkajian secara ilmiah ini bertujuan untuk kelayakan pembentukan calon Kabupaten Yabaru ditinjau dari aspek-aspek sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran;dampak pembentukan Kabupaten Yabaru terhadap kabupaten induknya yaitu Kabupaten Yapen; dan menganalisis potensi sumberdaya alam Yabaru dan pemanfaatannya.
Buku ini berisi profil anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2009-2014.
People in Asia-Pacific will be profoundly affected by climate change. There may be some uncomfortable trade-offs, but the way forward is clear - it lies in sustaining human development for the future we want. When people have equitable access to basics such as livelihoods, clean energy, health and pollution-free air, greater climate resilience and improved emissions management will follow. This…
Buku ini memberikan informasi kepada publik, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat dan akademisi yang memiliki kepedulian dan kepentingan untuk pembangunan Jawa Barat.