Green constitution: nuansa hijau undang undang dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini mengenai pandangan-pandangannya yang mutakhir mengenai pentingnya konsepsi konstitusi hijau dan ekokrasi.

Sengketa kewenangan

2 buku

Pancasila: identitas konstitusi berbangsa dan bernegara

Hidup berbangsa dan bernegara tidak lain merupakan kehidupan berkonstitusi. Dalam konteks bernegara, nilai-nilai dasar pancasila menjadi jiwa bagi identitas konstitusional bangsa Indonesia dengan lima prinsip dasar kebangsaan, yaitu pluralisme, inklusivisme, universalisme, nasionalisme, dan konstitusionalisme yang berindentitas pancasila.

Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi…

Buku ini berisi pandangan yang mutakhir mengenai pentingnya konsepsi Konstitusi Hijau dan Ekokrasi. Dengan membaca buku ini, kita akan paham dasar-dasar konseptual persoalan lingkungan hidup dan sustainable development. Di samping itu, juga dapat ditemukan mengenai relevansi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the supreme law of the land yang menggagas kedaulatan lingkungan dengan konsep demokrasi…

Teori Hans Kelsen tentang hukum

Buku ini berisikan tentang Teori umum yangdikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (nomostatic) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (nomodinamic) yang melihat hukum yang mengatur tentang perbuatan tertentu

Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99139-9-3

Deskripsi Fisik

xvi, 344 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 ASS k

The Dynamics of Contemporary Democratic Constitutionalism

The book entited the dynamics of contemporary democratic constitutionalism is a collection of articles on the development of constitutional democracy which were presented at both national and international conferences

Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu

Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup kuat, Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu terasa. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam suasana globalisasi kita gamang menghadapin…

Teori hierarki norma hukum

Buku ini hadir untuk membumikan teori heararki norma hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Dalam buku ini, perspektif teori hierarki norma hukum dikemas sebagai kerangka berpikir untuk melihat wujud penerapannya pada sistem negara hukum Indonesia yang berdasrkan Pancasila dan UUD 1945. Buku ini juga menawarkan temuan-temuan baru, yaitu hierarki fungsional atau hierarki substansial. Perkemba…

Soepomo: pergulatan tafsir negara integralistik biografi intelektual, pemikir…

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786021351192

Deskripsi Fisik

xii + 348 hlm , 14.8 x 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

920

Green constitution nuansa hijau : undang-Undang Dasar Negara Republik Indones…

Dewasa ini permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan individu atau satu-dua negara saja, namun telah menjadi tanggung jawab Bersama seluruh umat manusia di dunia. Kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia dapat dikatakan hamper mencapai titik kulminasi tertinggi.Indonesia sebagai salah satu jantung dan paru-paru dunia, kerap kali diharapkan untuk menjadi pelopor dan mo…

Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia

Dalam buku ini Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., ketua Mahkamah Konstitusi RI yang juga guru besar fakultas hukum UI, membahas sejarah mula konstitusi dan sejarah konstitusi Indonesia, membicarakan demokrasi dan nomokrasi, mengetengahkan prinsip pemisahan kekuasaan dan bagaimana penerapan-penerapan ideal sebuah konstitusi.

Green and blue constitution: undang-undang Dasar berwawasan Nusantara

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-372-163-3

Deskripsi Fisik

x, 192 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ASS p

Pengujian formil undang-undang di negara hukum

Buku ini membahas tentang catatan sejarah pengujian peraturan oleh kekuasaan kehakiman dan peninjauan kembali produk hukum oleh MPR; Negara Hukum dan Pengujian Norma Hukum; Konsep Pengujian Norma Hukum;Pengujian Materi Norma Hukum;Pengujian Formil taua Prosedural; dan Dasar hukum dan konstitusi serta akibat hukum putusan.

Pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah: telaah perbandingan k…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-456-169-X

Deskripsi Fisik

vii, 155 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 ASS p

Konstitusi Keadilan Sosial

Konstitusi keadilan sosial tidak boleh dijadikan pajangan atau sekadar rujukan dalam pidato-pidato politik atau rumusan teks hukum yang tidak mewujud dalam kenyataan. Konstitusi keadilan sosial hendaklah dijadikan rujukan yang nyata dalam teori dan praktik. Maka, sejak masa reformasi, bangsa Indonesia telah membentuk mahkamah dan membangun mekanisme pengujian konstitusional atas pelbagai kebija…

Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi

Buku ini memuat pokok pikiran tentang tantangan global pembangunan hukum nasional, perspektif tentang pembangunan hukum, pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, masalah penegakan hukum nasional, dan pembinaan kesadaran hukum.

Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan

Buku ini adalah merupakan sebentuk ikhtiar kelembagaan disertai dengan niatan politik tentang sebuah lembaga perwakilan yang lebih baik. Pandangan masyarakat tentang lembaga perwakilan baik DPR maupun DPRD yang masih diwarnai sinisme akibat serangkaian kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan anggota DPR atau DPRD.

Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8276-69-8

Deskripsi Fisik

xvii, 301 Hal. ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.157 ASS g

Omnibus law : diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan na…

Persepsi masyarakat awam mengenai omnibus law masih beraneka ragam. Penjelasan dari para sarjana hukum juga cenderung sepotong-potong. Bahkan di lingkungan negara-negara common law sebagai tempat asala muasalnya masih tergolong kontroversial. Praktik omnibus law dinilai menurunkan kualitas demokrasi partisipatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi substantif. Sebab, omnibus law mengutamakan e…