Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-undang

Buku ini menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang selama ini belum banyak dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, yang seharusnya disadari bahwa kini mereka bukanlah obyek dari produk hukum yang dibentuk oleh pembentukan perundang-undangan, melainkan mereka juga bisa berposisi sebagai subyek dalam artian ikut terlibat aktif di dalam prose…

Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perubahan Iklim Ketenagakerjaan

Digitalisasi era saat ini memunculkan pola hubungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan pekerja seperti persoalan hubungan kemitraan dan penggunaan pekerja lepas. Upaya pelindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja juga menjadi tantangan baru di era saat ini. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan lainnya seperti masih tingginya angk…

Jalan tikus menuju kekuasaan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-22-2118-2

Deskripsi Fisik

xxxix, 164 hal. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320 SAN j

Mengenang Ibu Tien Soeharto dalam Puisi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

204 p. : ill. ; 22 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

808.1 MUN m

Kependudukan dan Fungsi Kepala Daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

276 Hal. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 PRA k

Kedudukan dan fungsi Kepala Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

132 p. ; 32 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 PRA k

Kebijakan Inovasi di Daerah: Dalam Tatanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 …

Buku kebijakan inovasi di daerah dalam tatanan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002: konsep dan implementasinya di Jawa Timur dan Jawa Tengah menyoroti pelaksanaan kebijakan iptek dan industri di daerah. Dua provinsi, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah dijadikan bahan studi kasus penerapan Undang-undang Sisnas P3 Iptek dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis iptek di dua daerah tersebut. Salah…

Implikasi Pemekaran daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Buku ini merupakan sebuah laporan kegiatan desk research dari seluruh kegiatan Pusat Penelitian Ekonomi-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Informasi dalam buku ini mengenai pemekaran daerah yang terjadi semenjak tahun 2000 dan kaitanya dengan kesejahteraan masyarakat daerah.

Proses Pembuatan Peraturan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

349.598 PRA p

Hukum laut Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-535-7

Deskripsi Fisik

viii, 167 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

341.756.6 SUB h

Muhammad Biografi Sang Nabi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-95978-174-7

Deskripsi Fisik

xxiv, 498 p. : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.215 ARM m

Hukum Administrasi Kepegawaian

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 216 p. ; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 Pra h

Studi tentang pendapat-pendapat mengenai efektivitas pidana mati di Indonesia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

270 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.077 598 PRA s

Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

302 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.052 PRA

Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-070-4

Deskripsi Fisik

368 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.052 PRA

Tindak Pidana Makar Manurut KUHP

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-450-000-3

Deskripsi Fisik

208 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345.04 PRA

Euthanasia : Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

142 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

345 PRA

Mendemokratiskan Pemilu

Buku ini berisi: Bab 01 Arah Perubahan Politik Pemilu. Bab 02 Demokratissasi Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Bab 03 Dinamika Demokrasi Dalam Pilkada. Bab 04 Jalur independen: Politik Reaksi Menimbulkan Kreasi Politik

Hukum Lingkungan: Masalah dan Penanggulangannya

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-518-331-1

Deskripsi Fisik

viii, 178 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 SUB h

Memahami Hukum Perikatan

Hukum perikatan, merupakan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Dalam hukum perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan pe…