Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukan bahwa dalam kurun waktu 2002-2017, Indonesia kerap didera bencana alam yang sifatnya ekologis. Bencana alam tersebut, ada yang disebabkan oleh manusia. Bencana alam, baik yang disebabkan faktor alam maupun manusia perlu ditangani secara serius karena memiliki dampak terhadap masyarakat. B…
Buku ini memberi gambaran tentang manfaat dan progresivitas program BUMDes yang dicanangkan pemerintah dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebagai program andalan pemerintah dalam menstimulus dan meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Karena itu buku ini penting untuk dibaca oleh siapa saja yang ingin mempelajari BUMDes.
Pemerintah Republik Indonesia telah merespons upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme. Berbagai langkah telah ditempuh baik dengan hard approaches maupun soft approaches. Salah satu langkah konkret yang ditempuh pemerintah yakni lewat penegakan hukum, disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perat…
Menguraikan permasalahan seputar hukum acara pidana, terdiri dari 6 Bab dengan bahasan diantaranya perihal dimensi hukum acara pidana Indonesia;Hak, tugas dan kewenangan para pihak dalam hukum acara pidana; Aspek-aspek substansial surat dakwaan; Prosedural administrasi,proses acara persidangan dan alat-alat bukti serta sistem pembuktian perkara; Hakikat putusan hakim dalam perkara pidana dan up…
Bagian pertama dalam buku ini membahas secara intens tentang hukum pidana materiil dari asas, teori hukum pidana dalam konteks normatif, teoritisdan perbandingan hukum, Bagian kedua, membahas hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana adat, Bagian ketiga, mengkaji tentang hukum pidana formal, kebijakan dan sistem peradilan pidana dalam perspektif ius constitutum maupun …
Secara umum buku ini menjelaskan permasalahan yang dihadapi para nelayan. Di bagian awal dibahas tentang perilaku ekonomi masyarakat wilayah pantai, krisis ekonomi dan reposisi sekitar kelautan; kemiskinan dan ketidakberdayaan nelayan; dan masalah pembagian hasil tangkapan. Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan alternatif penyelesaian masalah, di antaranya analisis ekonomi usaha nelayan dan s…
Buku ini berisi metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilengkapi pula dengan contoh-contoh desain penelitian yang cukup jelas. Perdebatan di kalangan ilmuwan sosial tentang kuantitatif dan kualitatif dijembatani oleh penulis dengan melakukan pendekatan gabungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Pengadilan hubungan industrial sebagai sebuah spesifikasi dari peradilan umum maka polarisasi penanganan perkara perselisihan hubungan industrial memerlukan aspek dan dimensi yang bersifat khusus pula sehingga memerlukan sebuah pendalaman dalam menangani pola-pola penyelesaian perkara persellisihan hubungan industrial yang bersifat krusial dan menimbulkan banyak problematika.
Sudah banyak pemikiran diajukan untuk mengentaskan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, dari belenggu ketidakadilan, dan masalah-masalah lainnya yang dinilai membuat bangsa Indonesia tidak bisa maju. Tetapi, masih sedikit orang yang tampaknya memikirkan Indonesia dari sisi yang kita sebut pluralisme dan kebangsaan. Buku ini disajikan dengan bahasa bertutur yang diharapkan dapat dicerna dan dip…
Buku ini merupakan kumpulan tulisan dalam bentuk artikel, (jurnal), makalah, dan laporan riset Polri. Polri diwarnai semangat menghadirkan dan mewujudkan pemolisian yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan. Pemolisian yang Prediktif artinya mengedepankan kemampuan anggota Polri untuk memprediksikan situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan…
Pada satu sisi, putusan hakim merupakan dimensi paling menentukan dalam proses perkara perdata. Akan tetapi, di sisi lainnya banyak menimbulkan problematika karena putusan hakim yang dibuat tidak mengindahkan aspek normatif lazimnya menimbulkan permasalahan tersendiri ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun pembahsan dari buku ini mencakup, kajian teoritis asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks negara hukum, tinjauan umum atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti koruspsi.