Pengadilan hubungan industrial sebagai sebuah spesifikasi dari peradilan umum maka polarisasi penanganan perkara perselisihan hubungan industrial memerlukan aspek dan dimensi yang bersifat khusus pula sehingga memerlukan sebuah pendalaman dalam menangani pola-pola penyelesaian perkara persellisihan hubungan industrial yang bersifat krusial dan menimbulkan banyak problematika.
Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran umum tentang Hak Tanggungan dalam perspektif Hukum Kebendaan,mencakup pengertian, subjek, objek, sifat assesoir, serta pembentukan dan peralihannya. disini juga dibahas tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan.
dihimpun oleh: E. Soewandha Natanegaradan Karbini
Pada satu sisi, putusan hakim merupakan dimensi paling menentukan dalam proses perkara perdata. Akan tetapi, di sisi lainnya banyak menimbulkan problematika karena putusan hakim yang dibuat tidak mengindahkan aspek normatif lazimnya menimbulkan permasalahan tersendiri ketika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.
Adapun pembahsan dari buku ini mencakup, kajian teoritis asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks negara hukum, tinjauan umum atas konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti koruspsi.
Dalam buku ini hak-hak atas tanah yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai dalam sebuah kemasan komprehensif dan sistematik. Pembahasan setiap topik dimulai dengan pengertian umum, subyek hukum yang berhak memegang atau memangku hak-hak atas tanah tersebut, hingga syarat pemberian, pembebanan, peralihan pendaftaran sampai dengan penghapusan.
Menekankan pada uraian mengenai Rencana Stratejik (RENSTRA), sebagai bagian dari manajemen stratejik, dengan alasan bahwa sebagian besar organisasi / institusi pemerintah pada saat ini sedang memerlukan bahan panduan tentang pembuatan RENSTRA masing-masing organisasi.
Kritik terhadap kebijakan pembangunan yang masih dilakukan dengan pendekatan top down, seremonial, formalitas, merupakan bentuk apresiasi kekecewaan masyarakat desa terhadap manajemen pembangunan masyarakat desa. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa diperlukan reorientasi pendekatan kebijakan pembangunan.
Buku ini membahas sistem perencanaan dan pengendalian manajemen dengan titik berat pada aspek perencanaan. total business planning dengan menggunakan contemporary planning tools – Balaned scorecard dan activity-based budgeting- diuraikan secara rinci di bab 20 sampai dengan bab 26.
2 ek
Kompilasi hukum perdata dalam dimensi kini, masa mendatang dan aspek hukum perdata dalam spesifikasi umum dan khusus di satu sisi dan ilmu hukum perdata yang ditelaah dalam buku ini, bersifat relatif lengkap. Juga dibahas ketentuan hukum acara perdatanya, perkembagngan pengadilan perkara perdata niaga mulai kalangan mahasiswa, masyarakat, ilmuan hukum, para teoritis, praktisi, para legalisi dap…