Komik 4 Pilar MPR RI merupakan komik berisi sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali komitmen seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ditampilkan dengan buku komik ya…
Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengajuan Kebudayaan sesuai dengan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…
Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…
Buku ini mengandung pembahasan tentang apa moderasi beragama, mengapa kita memerlukannya, serta bagaimana cara melakukan penguatan dan implementasinya, baik dalam kehidupan pribadi, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
"Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri-sendiri pada setiap tahapannya. Oleh karenanya, perlu dilakukan pengamatan yang utuh untuk melihat keterhubungan di antara setiap tahapan sekaligus untuk menemukan titik kelemahan pada setiap tahapan yang berkontribusi pada tidak terimplementasinya regulasi. Hasil dari studi ini mengonfirmasi beberap…
Hukum adalah panduan, pedoman, dan batasan agar terwujud nilai keadilan, keteraturan, kejujuran, serta ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan serta pemikiran dari 24 penulis hebat alumni FJUI angkatan 1991 berdasarkan pengalaman selama sekitar dua puluh lima tahun setelah lulus dari FHUI merupakan kontribusi nyata dan solusi bagi banyak permasalahan bangsa. Tulisan unta…
tujuan penyusunan buku ini sebagai refrensi para pembaca dalam memahami dokumen - dokumen anggaran. disamping memberikan definisi, buku ini juga memuat penjelasan secara lebih detail yang bertujuan untuk menambah pemahaman para pembaca terhadap istilah-istilah APBN
Pemahaman tentang kinerja dan entitas kelembagaan perwakilan, baik itu DPR maupun DPRD belum sepenuhnya sama dan sejalan. Terlalu banyak dikemukakan untuk menjelaskan seperti apa sesungguhnya ukuran keberhasilan kinerja lembaga perwakilan. Sebagai penjaga wibawa dan citra kelembagaan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI (MKD) tentu saja berkepentingan dengan wajah balik lembaga perwakilan. Sebagai …
Buku ini memaparkan persandingan undang-undang ketentuan umum dan tatacara perpajakan antara susunan dalam satu naskah UU No.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2000 dan susunan dalam satu naskah UU no.6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16/2009.
Buku ini merupakan kumpulan SOP unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah disetujui pada tahun 2012 dan kemudian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 225/SEKJEN/2013 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012.
Fungsi legislasi DPR yang kuat adalah salah satu bagian penting dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang kredibel dan berwibawa. Modul pedoman perancangan undang-undang ini terdiri dari tiga bagian yaitu: penelitian substansi rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan undang-undang.
Penerbitan Buku Susunan Dalam Satu Naskah yaitu UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman b…