Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kaw…

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengajuan Kebudayaan sesuai dengan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.

Mengawal Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ; Mewu…

Buku ini membahas pengawalan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui reformasi birokrasi, menekankan percepatan pelayanan publik, peningkatan daya saing global, dan profesionalisme aparatur negara.

Mengawal Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ; Mewu…

Buku ini mengulas pengawalan visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin melalui reformasi birokrasi, dengan penekanan pada aparatur yang kapabel, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Mengawal Visi Misi Presiden Jokowi ; Jadikan Birokrasi Yang Melayani dan Berk…

Buku ini membahas upaya mengawal visi dan misi Presiden Joko Widodo melalui reformasi birokrasi, menekankan pembangunan aparatur yang profesional, melayani, dan berstandar kelas dunia dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid III

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid II

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2018 Jilid I

Himpunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2018 adalah kumpulan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia pada tahun tersebut, mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan pedoman bagi jabatan fungsiona. Regulasi ini menjadi pedoman hukum untuk menjamin perlindungan pekerja dan standar lingkungan kerja yan…

Moderasi Beragama

Buku ini mengandung pembahasan tentang apa moderasi beragama, mengapa kita memerlukannya, serta bagaimana cara melakukan penguatan dan implementasinya, baik dalam kehidupan pribadi, maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menjawab Tanya Jabatan Fungsional : Panduan Memahami Peraturan Menteri Penday…

Buku Menjawab Tanya Jabatan Fungsional: Panduan Memahami Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional disusun sebagai panduan praktis untuk memahami kebijakan jabatan fungsional dalam sistem manajemen aparatur sipil negara. Buku ini menguraikan ketentuan pokok, prinsip, dan mekanisme pengelolaan jabatan fungsional sebagaim…

Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia : Dari Administrasi Kas Menuju Pengelo…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xxviii, 223 hal.; 23cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

336.598 REF

Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penan…

"Proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri-sendiri pada setiap tahapannya. Oleh karenanya, perlu dilakukan pengamatan yang utuh untuk melihat keterhubungan di antara setiap tahapan sekaligus untuk menemukan titik kelemahan pada setiap tahapan yang berkontribusi pada tidak terimplementasinya regulasi. Hasil dari studi ini mengonfirmasi beberap…

Laporan Tahunan 2010 dan 2011

Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.

Laporan Hasil Penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan…

BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…

Sepintas Atas Kajian Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pad…

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…

Laporan Hasil Penelaahan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan…

Atas dasar amanat undang-undang ini maka badan akuntabilitas keuangan negara BAKN melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Hasil penelaahan BAKN DPR RI di susun relevan dengan kebutuha komisi-komisi di DPR, hal ini dimaksudkan agar setoap komisi dapat menindaklanjuti hasil penelaahan BAKN sesuai kewenangan yang dimilikinya. Laporan hasil telaahan BAKN atas IHP…

Kajian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.2 UND

Pengembangan Teknologi Lingkungan di Indonesia

Buku kaji kerap teknologi lingkungan ini merupakan bunga rampai hasil-hasil kegiatan penelitian serta pengalaman para pelaku IPTEK. Buku ini diawali dengan ulasan tentang permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi khususnya oleh bangsa Indonesia, konsep dan perkembangan teknologi lilngkungan serta kebijakan yang ditempuh baik dalam tingkat nasional maupun internasional dalam menyikapi permasal…

Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia 2015-2025

Buku ini berisi sebuah kajian tentang ketahanan energi Indonesia selama 10 tahun yang akan datang (2015-2025). Hasil kajian diharapkan bisa diakses, dibaca, dipelajari, dan dibicarakan secara terbuka oleh publik di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Buku ini juga menjadi salah satu perwujudan komitmen Badan Intelijen Negara terhadap amanat reformasi, yakni agar lembaga tersebut semakin dekat …