Laporan tahunan BAKN berisi pertanggungjawaban BAKN kepada publik dan merupakan dokumentasi perjalanan BAKN selama dua tahun, yaitu sejak pertama kali berdiri sampai dengan bulan november 2011.Dalam laporan ini akan disajikan kinerja BAKN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mewujudkan visi dan misi DPR RI.
BAKN DPR RI menyimpulkan bahwa program pengadaan alusista bersumber pinjaman luar negeri yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan pembiayaan belum sepenuhnya efisien dan efektif mendukung tercapainya sasaran pengadaan barang/jasa militer yang secara optimal memenuhi asas tepat jenis, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber dengan harga yang paling menguntungkan N…
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan kesadaran hukum dari semua warga negara, baik yang berada di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi,, kesetaraan dan kewajaran, atau biasa disebut sebagai Good Government. Good Government ini wajib diwujudkan oleh semua Kementerian/Lembaga maupu…
Atas dasar amanat undang-undang ini maka badan akuntabilitas keuangan negara BAKN melakukan penelaahan atas hasil pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2013. Hasil penelaahan BAKN DPR RI di susun relevan dengan kebutuha komisi-komisi di DPR, hal ini dimaksudkan agar setoap komisi dapat menindaklanjuti hasil penelaahan BAKN sesuai kewenangan yang dimilikinya. Laporan hasil telaahan BAKN atas IHP…
Buku ini disusun dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dipilihnya Provinsi Jawa Barat sebagai objek kajian ini dikarenakan cukup banyak kabupaten/kota di Provinsi tersebut, yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi pada transfer pusat ke daerah dalam bentuk DAK.
Buku kaji kerap teknologi lingkungan ini merupakan bunga rampai hasil-hasil kegiatan penelitian serta pengalaman para pelaku IPTEK. Buku ini diawali dengan ulasan tentang permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi khususnya oleh bangsa Indonesia, konsep dan perkembangan teknologi lilngkungan serta kebijakan yang ditempuh baik dalam tingkat nasional maupun internasional dalam menyikapi permasal…
Buku ini berisi sebuah kajian tentang ketahanan energi Indonesia selama 10 tahun yang akan datang (2015-2025). Hasil kajian diharapkan bisa diakses, dibaca, dipelajari, dan dibicarakan secara terbuka oleh publik di Indonesia dan bahkan di luar negeri. Buku ini juga menjadi salah satu perwujudan komitmen Badan Intelijen Negara terhadap amanat reformasi, yakni agar lembaga tersebut semakin dekat …
Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…
Buku ini banyak menggambarkan tentang wajah penegakkan hukum di Indonesia dengan segala realita tantangan yang dihadapinya dewasa ini, sehingga bisa menjadi telaah sepanjang masa dalam proses menegakkan keadilan substantif. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi pedoman bagi para praktisi, akademisi dan mahasiswa hukum untuk menambah pengetahuan tentang realitas-realitas keadilan dalam proses …
Buku ini berisi dokumentasi penting dari konferensi meja bundar (KMB) yang diselenggarakan di tahun 1949. Dokumentasi ini juga memuat beberapa ringkas dokumen-dokumen penting dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan pada masa itu. Juga terdapat beberapa tujuan dan alasan serta peristiwa yang membuat KMB penting untu dilakukan. Buku ini juga memuat daftar para ahli, delegasi dan penasehat yang t…
Buku Informasi Pejabat Tinggi Negara Republik Indonesia memuat +/- 10.000 data nama dan alamat kantor/rumah Pejabat seluruh Indonesia.