Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 3366 - 3386

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 No. 1 - 55

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 3345 - 3365

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 No. 1 - 54

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 3387 - 3400

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No. 1 - 49

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 3401 - 3432

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 1 - 91

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 3245 - 3266

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 No. 1 - 55

Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267-3280

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1984 3267-3280

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 3267 - 3280

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 1 - 54

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 4595 - 4674

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 1 - 125

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 4255 - 4352

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 1 - 98 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 99 - 160

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 4070 - 4166

Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. No. 1 - 160

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 3922-4069

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 2000 3922-4069

Strategi Pengembangan Penanaman Modal ; KEPPRES No. 25 Tahun 1991

Strategi Pengembangan Penanaman Modal; Keppres No. 25 Tahun 1991 (1991) merupakan publikasi yang memuat ketentuan dan arah kebijakan pemerintah terkait pengembangan investasi nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia. Dokumen ini menjelaskan strategi peningkatan penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing, melalui penyederhanaan perizinan, pemberian insentif, s…

Lembaran Negara Republik Insonesia Tahun 1977 No. 1 - 60

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 2 Tahun 1977 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 36 Tahun 1977. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 No. 3094 - 3113 (TR).

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 No. 1-60

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

1062 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 LN 1977

Informasi Pejabat Tinggi Negara Republik Indonesia Kabinet Indonesia Bersatu …

Buku Informasi Pejabat Tinggi Negara Republik Indonesia memuat +/- 10.000 data nama dan alamat kantor/rumah Pejabat seluruh Indonesia.

Kamus Istilah Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu

Kamus Istilah Keagamaan ini disusun dengan tujuan utama melindungi keyakinan umat beragama dari kekeliruan dalam memahami ajaran agama dan lebih mendorong terwujudnya kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Untuk maksud tersebut, istilah-istilah keagamaan yang disusun dalam Kamus ini menyangkut bidang-bidang: keyakinan/teologi, hukum, ritual keagamaan, sejarah, lembaga keagamaan, etika/moral…

Perdjuangan di Konperensi Medja Bundar (Penjelesaian Pertikaian Indonesia-Bel…

Edisi

1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

349 hlm. ; App. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

R 063 KON

Ringkasan Dan Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan…

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kaw…

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Buku ini berisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengajuan Kebudayaan sesuai dengan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.