Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ket…

Buku Ini Berisi Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia : Ketetapan MPR-RI No. I/MPR/1983

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 14/DPR-RI/IV/78-79, Tanggal 28 Juni 1979

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : keputusan …

Buku Ini Berisi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 10/DPR-RI/III/82-83, Tanggal 26 Pebruari 1983

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomo…

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia : Keputusan …

Buku ini berisi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 16/DPR RI/I/1999-2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Buku Kinerja BAKN Periode 2014-2019

Laporan kinerja ini merupakan laporan terakhir dari anggota dewan di BAKN DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan kepada rekan anggota DPR RI lainnya, sebagai salah satu pertanggungjawaban anggota BAKN DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan peraturan-undangan yang berlaku.

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Sekretariat Jen…

Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksud sebagai pedoman/petunjuk bagi para aparatur (pejabat/pegawai) dalam melaksanakan tugas (dukungan dan pelayanan) bagi para pengguna jasa pelayanan untuk mengetahui/memahami akan suatu prosedur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur. Dengan demikian, dapat dihindarkan adanya tumpang tindih, kesalahan prosedur melaksanakan tugas dan kejelasan tanggung ja…

Ringkasan Dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas L…

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 06 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan …

Ringkasan Dan Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan…

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) meliputi: Sis…

Rules of Procedure of The House of Representatives of The Republic of Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

182 hlm., : 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND r

The Rules of Procedure of The People Consultative Assembly of The Republic of…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

326 hlm., : 10 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 IND r

Laporan Delegasi Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee…

Standing Committee Meeting on Political Affairs merupakan komisi tetap Asian Parliamentary Assembly yang mengadakan Sidang setiap tahun untuk membahas isu-isu politik di kawasan yang menjadi fokus Asian Parlamentary Assembly. Tujuan diadakannya Sidang ini adalah untuk membahas resolusi-resolusi di bidang politik yang telah diadopsi pada Sidang Pleno ke-7 APA di Lahore, Pakistan tahun 2014 lalu,…

Rumusan Dan Rincian Tugas Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.

Penetapan Kinerja Tahun 2014

Target kinerja tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada: Sekjen DPR RI; Deputi Bidang Perundang-Undangan; Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan; Deputi Bidang Persidangan dan KSAP; dan Deputi Bidang Administrasi.

Ringkasan Tematik Dana Desa Berdasarkan IHPS II BPK RI Tahun 2018

Berisi ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI atas efektivitas kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I Tahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota, dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia.

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…

Pedoman Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dewan Perwak…

Pengawasan pengelolaan anggaran keuangan negara pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk: Menilai kinerja keuangan atas kegiatan/program utama yang dilaksanakan apakah telah efektif, efisien dan ekonomis; Menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; Memberikan analisis kritis dan penilaian terhadap capaian kinerja; Memberikan rekomendasi ya…

Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat …

Keterpaduan tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunkasi tulis dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pedoman atau …

Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI

Buku pedoman ini memuat Pedoman Umum Pengelolaan Anggaran DPR RI; Hubungan Tata Kerja dalam Pengelolaan Anggaran DPR RI; Siklus dan Mekanisme Anggaran DPR RI. Buku ini berisikan penjelasan secara teknis mengenai mekanisme penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran; pelaporan dan pengawasan termasuk format yang digunakan dalam penyusunan anggaran dengan tetap mengacu kepada ketentuan perundang-un…

Rumusan Tugas Dan Rincian Jabatan Non Struktural Unit Organisasi Sekretariat …

Rumusan tugas dan rincian tugas ini dimaksudkan untuk memperjelas pembagian tugas masing-masing jabatan non struktural dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan. Buku ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal DPR-RI Nomor 175/SEKJEN/1994 tentang Oganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR-RI.