Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI

Buku ini menguraikan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah, dan pendek atau tahunan. Peran APBN dalam Perekonomian, Struktur APBN, Siklus Pembahasan dan Penetapan APBN, Kelembagaan dan Tugas Badan Anggaran. Selain itu, untuk memudahkan dalam memahami buku ini juga diberikan definisi/pengertian dari masing-masing nomenklatur. Penyajian secara kronologis da…

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI

Buku “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI” memaparkan fungsi pengawasan DPR RI dari berbagai sisi yang disusun secara sistematis. Pertama, buku ini mengemukakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pengawasan dan ruang lingkup pengawasan oleh DPR RI yang tidak hanya meliputi pelaksanaan undang-undang tetapi juga pelaksanaan keuangan negara serta kebijakan pemerintah. Bagian…

Laporan Kinerja DPR RI 2009 -2014 Tahun Pertama

Buku Kinerja DPR RI ini selain untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja Dewan selama Masa Sidang 2009-2010, juga memberikan suatu sarana untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan yang optimal bagi seluruh kegiatan kedewanan.

Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegaha…

Buku Memorie van Toelichting (MvT) ini menghimpun seluruh dokumen yang terkait lingkup dengan pembahasan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di DPR dan risalah perdebatan yang diharapkan dapat menggambarkan suasana, pikiran, dan kesepakatan DPR dan Pemerintah terhadap rumusan pasal-pasal dalam RUU yang akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 …

Ensiklopedi Populer Politik Pembangunan Pancasila (dari A sampai E)

Edisi

Jilid I Edisi ke-5

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

311 hlm. : il. ; 18 cm.

Judul Seri

dari A sampai E

No. Panggil

R 320.503 ENS

Infrastruktur: Kondisi dan Pembiayaannya di Indonesia

Buku ini merupakan hasil kerja Tim Penyusun Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN yang dapat digunakan untuk memperkaya informasi dan memberikan gambaran ringkas tentang perkembangan infrastruktur di Indonesia yang dituangkan dalam tulisan berupa kondisi infrastruktur secara menyeluruh, anggaran infrastruktur di Indonesia, skema pembiayaan infrastruktur hingga Best Practise dan Lesson Lear…

Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 42 Tahun 1970

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

24 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

DISEKITAR Penghapusan Keadaan Bahaja B (Landjutan Edisi A.)

Edisi

Edisi Penguasa Perang Tertinggi 19 Desember 1962

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

86 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

DISEKITAR Penghapusan Keadaan Bahaja A

Edisi

Edisi Penguasa Perang Tertinggi 19 Desember 1962

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

114 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Kinerja Ekonomi Makro Dalam RPJMN 2010 - 2014

Buku ini menyajikan capaian Pelaksanaan Kinerja Ekonomi makro khususnya asumsi Makro dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perkembangan berbagai asumsi makro baik dalam APBN serta realisasinya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Selain itu disajikan juga bagaimana Perkembangan angka kemiskinan dan pengangguran

Address of State by His Excellency The President of The Republic of Indonesia…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

35 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Address by The Honourable Speaker of The House of The People's Representative…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

18 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Address by The Honourable Speaker of The House of The People's Representative…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

16 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19…

Buku ini merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang UUD 1945 dan materi serta status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. Buku ini selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan bagi MPR dalam memasyarakatkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones…

Buku bahan tayangan ini merupakan alat bantu yang dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat memahami materi sosialisasi, sehingga dalam penggunaannya haruslah mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Standar operasional prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii,ilus.; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.83 STA

Menjawab tantangan, meningkatkan kepercayaa. Laporan Kinerja DPR RI 2009-2014…

Buku Laporan Kinerja DPR RI Periode 2009-2014 Tahun keempat, yang diterbitkan pada Tahun Sidang 2012-2013 ini merupakan kelanjutan dari Buku Laporan Kinerja tahun-tahun sebelumnya. Buku ini sangat penting baik bagi internal maupun eksternal. Secara internal, kehadiran buku Laporan kinerja ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya kinerja DPR RI selama Tahun Sidang 2012-2013 bai…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Pertama

Buku ini berisi gambaran pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah diperjuangkan oleh DPR RI selaku lembaga perwakilan rakyat demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan lebih maju dan lebih berkualitas. Buku yang memuat hasil kinerja DPR RI Periode 2009-2014 mencakup implementasi fungsi-fungsi DPR RI dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan, yait…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009 - 2014 Tahun Kedua

Buku ini memberikan gambaran tentang kiprah DPR RI selama kurun waktu satu tahun kinerjanya, yaitu pada kurun waktu tahun 2010-2011. Buku ini sekaligus sebagai pertanggungjawaban Anggota DPR-RI sebagai Wakil Rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971 - 1977

Buku ini menguraikan kegiatan dan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hasil Pemilihan Umum 1971, yang mulai melaksanakan fungsinya pada tanggal 28 Oktober 1971, yaitu sejak dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung. Dan mengakhiri masa tugasnya pada tanggal 1 Oktober 1977. Masa kerja 6 tahun ini disebabkan karena semua Anggota DPR secara fungsional adalah Angg…