Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 18 hl. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 54 hlm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352,43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 40 hlm. : il. 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Ringkasan & Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 Atas Lap…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 44 cm. : il. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.43 RIN

Penetapan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan di lingkunga…

Buku ini merupakan kumpulan SOP AP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1603/SEKJEN/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Seklretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik I…

Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak

Restorative justice merupakan cara lain dari peradilan pidana yang mengedepankan pendekatan humanisme pelaku disatu sisi, dan korban serta masyarakat di sisi lain sebagai perwujudan untuk mencari serta kembali kepada pola hubungan baik. Proses ini dilakukan melalui deskresi (kebijakan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke proses non formal melalui musyawarah. Kejahatan a…

Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Investasi Di Daerah

Untuk mengetahui secara mendalam berbagai peraturan investasi di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada tahun anggaran 2013 mengadakan kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah. Review dan harmonisasi pengaturan hukum investasi yang berlaku, akan dapat mengurangi faktor penghambat dari sisi pengaturan hukumnya sendiri, sehingga dalam sistem…

Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi

Penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yang dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Masalah yang diteliti adalah aspek hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang dianut Indonesia saat ini adalah gabungan antara teori klasik dan modern, dan dalam prosedur pemberian remisi menimbulkan masalah baru,…

Statistik Indonesia 2016 = Statistical Yearbook of Indonesia 2016

Statistik Indonesia 2016 merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat gambaran umum tentang keadaan geografis dan iklim, pemerintahan, serta perkembangan kondisi sosial-demografi dan perekonomian di Indonesia. Beberapa tabel tertentu menyajikan data pada tingkat provinsi dan internasional untuk melihat p…

Laporan Kinerja DPR RI 16 Tahun Keempat : Menjawab Tantangan, Meningkatkan Ke…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 480 hlm. : il. ; 30 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 LAP

Era Baru Transformasi Bank Sentral

Buku ini mencoba memperkarya wacana soal OJK,tentunya dengan pandangan-pandangan lebih objektif dan perspektif yang luas, karena berisi sumbangan pemikiran dari para ahli dibidang ekonomi, politik dan hukum. Karenanya mengupas seperti apa peran bank sentral ke depan sebagaimana diungkap para penyumbang pemikiran didalam buku ini menjadi sangat menarik. sebab ditengah pendapat pro dan kontra ten…

Suatu Catatan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 197…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1987 - 1992

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1982 - 1987

Buku ini mengenai kegiatan yang dilakukan oleh DPR Periode 1982 - 1987 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila, Anggota-Anggota DPR juga menjadi Anggota MPR yang melakukan perlbagai kegiatan sesuai dengan tugas san wewenag sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (29 Agustus 1970 - 28 Oktober 1971)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Standar Akuntansi Keuangan

Edisi

Julid 1

ISBN/ISSN

979-8190-17-3

Deskripsi Fisik

20.16 hal.; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.48 STA

Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2012

Publikasi ini membahas tentang pola mobilitas nonpermanen pekerja di Indonesia, serta menganalisis mobilitas perkerjaan yaitu perpindahan lapangan pekerjaan atau pergeseran status pekerjaan dari para pekerja. Daya yang digunakan untuk penulisan publikasi ini diperoleh dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2012 dan sebagian dari hasil Sakernas tahun-tahun sebelumnya. Publi…

Uji Kompetensi Jurnalis Televisi

Buku Uji Kompetensi Jurnalis Televisi yang disusun oleh IJTI ini, memiliki ciri khas media televisi yang tentu berbeda dibanding uji kompetensi untuk wartawan media cetak. Aspek teknologi, teknis, dan layar televisi memang berbeda dengan media cetak sehingga instrumen uji kompetensi yang dikembangkan di sini disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis televisi. Ada empat kelompok yang dapat melakukan…

Bunga Rampai Pembangunan Ekonomi

Buku ini mengupas perkembangan pembangunan ekonomi, yang dapat dijadikan referensi para pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat fondasi perekonomian Indonesia. Bagian pertama buku menarasikan capaian pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bagian kedua mencoba menjelaskan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Bagian ketiga mengurai potensi kelautan Indonesia dan tantangan yang dihadapi …

Anggaran Kesehatan dalam APBN

Mulai tahun 2016, DPR bersama pemerintah telah sepakat untuk memenuhi mandat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengamanatkan pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran kesehatan dalam APBN Tahun 2016 yang meningkat cukup signifikan. Peningkatan alokasi anggaran kesehatan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan d…