Runtuhnya sistem manajemen keuangan daerah

Buku ini membahas permasalahan tentang manajemen keuangan daerah, yang terbagi dalam beberapa bab diantaranya: Laporan keuangan pemerintah tanpa laporan surplus dan defisit; Rasio kemandirian, yang tergantung pada penerimaan dari luar; Pengukuran kinerja yang tidak mempunyai standar ukur; Pemeriksaan internal pemerintahan berfokus pada keuangan bukan kinerja; Klasifikasi belanja aparatur dan pu…

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-691-246-5

Deskripsi Fisik

258 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

657 PER - R 657 PER

Standar Akuntansi Pemerintahan

Buku ini merupakan wujud nyata partisipasi aktif kumpulan dosen akuntasi sektor publik dalam era sekarang ini. PP nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah , dengan diterbitkan PP tersebut Indonesia memasuki era baru transparasi dan akuntabilitas di bidang keuangan negara.

Kenang-Kenangan DPRD-GR Provinsi Jawa Timur

Buku ini merupakan dokumentasi dari dari kegiatan DPRD GR. Buku ini menjadi kenang-kenangan yang memuat langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan DPRD GR selama periodenya menjabat di tahun 1966-1971. Buku ini memuat foto-foto dokumentasi serta kumpulan sambutan para petinggi daerah dan beberapa pemaparan mengenai perkembangan p[rovinsi Jawa Timurdan kegiatan pada tanggal 11 Oktober 1956 dimana pro…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Studi Penentuan Ibukota Kabupaten Raja Ampat U…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Kajian Pembentukan Kabupaten Raja Ampat Selata…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan, bahwa syarat teknis meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penye…

Naskah Akademik: Laporan akhir pengkajian teknis pembentukan kota Merauke (Pe…

Kajian ini adalah untuk melengkapi persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam pasal 6 PP Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan syarat teknis 11 faktor yang kemudian diurai menjadi 35 indikator. Untuk melakukan analisis berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan metode studi dokumen. Sumber data adalah berbagai instansi yang ada di tingkat pusat maupun daerah di Merauke.

Naskah Akademik: Kajian awal calon Kabupaten Okikha

Kajian ini dilakukan untuk melihat kelayakan Calon Kabupaten Okikha menjadi sebuah daerah otonom baru yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya (induk) dengan melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Naskah Akademik: Usulan pembentukan calon Kabupaten Yapen Timur di Kabupaten …

Kajian pembentukan Kabupaten Yapen Timur ini dibuat sebagaimana diatur pada pasal 6 PP Nomor 78 tahun 2007, analisis dilakukan berdasarkan pada data sekunder yang diperoleh dengan aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang menggambarkan tingkat kekuatan dan pengaruh variabel yang diamati terhadap implementasi kebijakan ekonomi daerah.

Naskah Akademik: Laporan kajian ilmiah pembentukan Kabupaten Numfor sebagai p…

Fokus kajian ini adalah identifikasi permasalahan krusial,pemetaan tuntutan pembentukan Kabupaten Numfor,Identifikasi kapasitas Numfor untuk menjadi kabupaten baru,pemetaan respon terhadap tuntutan pemekaran tanpa melalui pemekaran dan desain kebijakan pembangunan dan atau proses pembentukan kabupaten baru yang tepat bagi Numfor.

Naskah Akademik: Revisi Kajian Kuantitatif Kelayakan Pembentukan Kabupaten Lo…

Revisi kajian kuantitatif kelayakan pembentukan Kabupaten Lombok Selatan ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan teknis calon Kabupaten Lombok Selatan untuk menjadi daerah otonom baru yang terpisah dari provinsi induknya Kabupaten Lombok Timur. Kajian dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah melal…

Naskah Akademik: Laporan Hasil Kajian Pembentukan Kabupaten Adonara sebagai P…

Laporan hasil kerja Tim Pengkaji Pembentukan Kabupaten Adonara disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan guna menyikapi aspirasi masyarakat Adonara yang berkembang, dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan tujuan melakukan penilaian atas kelayakan Adonara menjadi sebuah Daerah Otonom baru, yang dianalisa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tah…

Naskah Akademik: Laporan Akhir Pengkajian Pemekaran Kabupaten Sikka dalam Ran…

Buku yang berisi laporan pengkajian ini disusun berdasarkan studi yang dilaksanakan untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk melakukan penilaian atas kelayakan Calon Kota Maumere. Adapun wilayah yang diteliti meliputi 5 (lima) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan …

Naskah Akademik: Laporan Final Review Kajian Akademik Pemekaran Calon Kabupat…

Review Kajian Akademik ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis terhadap Calon Kabupaten Sekayam Raya apakah mampu atau tidak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom baru dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Naskah Akademik: Laporan Final Penyusunan Studi Kelayakan Penentuan Calon Ibu…

Laporan final studi ini disusun diharapkan untuk dapat menghasilkan kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan ini adalah tersusunnya laporan-laporan hasil pekerjaan mengenai kelayakan Kota Balai Karangan sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Sekayam Raya hasil dari pemekaran dari Kabupaten Sanggau (Induk).

Naskah Akademik: Kajian Kelayakan Pemekaran Daerah Kabupaten Simalungun

Masyarakat Kabupaten Simalungun yang menginginkan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Simalungun (Induk) dengan Ibukota di Pamatang Raya Kecamatan Raya dan Calon Kabupaten Simalungun hataran (pemekaran) dengan ibukota di perdagangan kecamatan bandar merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada m…

Naskah Akademik: Kajian Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing sebagai…

Kajian ini disusun untuk menyahuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) pada 7 Kecamatan Wilayah Pantai Barat dan sudah mengalami beberapa kali perbaikan berdasarkan hasil seminar dan pembahasan di DPRD Kabupaten Mandailing Natal.

Naskah Akademik: Kajian Awal Letak Ibukota Kabupaten Bungo

Kajian Awal Letak Ibukota Kabupaten Bungo dilakukan untuk melakukan penilaian atas kelayakan seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo menjadi letak ibukota Kabupaten Bungo yang baru menggantikan Kota Muara Bungo sebagai letak Ibukota Kabupaten Bungo yang lama.

Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan …

Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2011, hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar 4,4 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembangan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar 2,4 persen dan 6,5 persen...untuk lebih mendalam isi materi ini mari kita baca...

Nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun angg…

Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010 yang diterbitkan oleh pemerintah RI