Standar Akuntansi Keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik

SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum

Standar Akuntansi Keuangan entitas mikro,kecil, dan menengah

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri (sederhana) karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukuran ,murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya

Seminar hukum jaminan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 214 hal. : il. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.074 063 IND s

Sumber Daya Manusia dan Keuangan Sebagai Penggerak Utama Pembangunan Ekonomi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 384 p. : il. ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Beberapa Aspek Pembangunan nasional Dan Pembangunan Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xiv, 247 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin: (The Leader, The Man and The …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

242 hlm. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

330.635 98 KAM j - 338.9JAL

Laporan Perekonomian Indonesia 2011: Ketahanan Perekonomian Indonesia di Teng…

Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,5%, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,79%. P…

Prinsip Non-Diskriminasi Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Dalam Pembentukan Pe…

Upaya pemenuhan hak ekosob telah dilakukan pemerintah Indonesia, dan diteguhkan dengan berbagai regulasi, baik internasional maupun nasional. Pemerintah (pusat dan daerah) berdasarkan Kovenan Ekosob menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memajukan, dan memenuhi hak ekosob. Di tingkat pemerintahan daerah yang pada era otonomi daerah menjadi penanggung jawab pengelola…

Cetak biru

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii,258p. ; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

604.25 MAH c

Dinamika Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara: Laporan Tahunan Mahkamah …

Buku laporan ini merupakan laporan tahunan kesembilan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi selama lembaga ini berdiri. Di dalam Pasal 13 UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi memang terdapat ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus, serta laporan mengenai penge…

Standar Profesional Akuntan Publik

Edisi

Cetakan ke-1

ISBN/ISSN

979-691-041-1

Deskripsi Fisik

1 jil.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.45 STA

Teluk Jakarta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 414 hlm, 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

551.46 LEM t

Garis Besar Sistem Hukum Amerika Serikat

Buku ini membahas hampir semua lembaga yang terkait dengan sistem hukum di Amerika Serika. Meliputi: sejarah dan organisasi sistem Yudisial Federal, Negara bagian, yurisdiksi dan batas-batas pembuatan kebijakan, kuasa hukum, pihak-pihak yang bersengketa, dan kepentingan kelompok dalam proses yudisial, proses peradilan pidana, perdata, hakim-hakim federal, implementasi dan dampak dari kebijakan…

Maklumat Dan Standar Pelayanan Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian Dewan …

Buku Maklumat dan Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen dan BK DPR RI) senantiasa berupaya dan berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi DPR RI …

Standar Profesional Akuntan Publik

Edisi

Cetakan ke-1

ISBN/ISSN

979-8146-37-9

Deskripsi Fisik

xxiv, 866 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

657.61 STA

Prolegnas sebagai politik pembangunan hukum nasional: proceeding workshop dan…

Sejalan dengan amanat DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, maka Baleg DPR menginginkan bahwa untuk menata hukum nasional ke depan, hukum yang dibuat betul-betul merupakan derivasi dari Pancasila dan UUD 1945, punya visi jauh ke depan, dibuat secara terencana, sistematis, dan bertahap, yang dibuat secara integratif dengan berpijak pada Prolegnas.

Informasi peraturan perundang-undangan bidang politik

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

271 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 INF

Analisis kebijakan luar negeri pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)

Pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, yang baru berjalan setahun, banyak mendapat sorotan terutama dalam kebijakan luar negerinya yang dinilai sangat kontroversial, baik dari perspektif masyarakat awam maupun bagi mereka yang biasa berkecimpung dengan analisis dan pembuatan kebijakan luar negeri.

Mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

87 hlm. ; ilus.: 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328.23 MEK

Profesi hukum itu asyik!: sarjana hukum bukan sekadar pengacara & Hakim

Buku ini membahas mengenai 25 profesi hukum yang bisa menambah informasi dan memperluas wawasan mengenai profesi hukum.