Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 1 - 61 (Jilid I)

Buku ini berisi Undang-Undang Nomor 1 s/d 3 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 s/d 27 Tahun 2000. Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 3922 - 3948 (TR).

Bawang Putih

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 81 hlm : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Pinjaman Luar negeri & pembiayaan pembangunan di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-8140-13-3

Deskripsi Fisik

207 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

336.3 SIR

Bahasa dan Budaya Tahun I No. 3, 53

Bacaan ini merupakan majalah populer yang berdasarkan ilmu pengetahuan tentang bahasa dan budaya.

Peraturan Tentang Perjalanan Keluar dan Kedalam Negeri

Buku ini berisi tentang peraturan yang mengatur tata cara migrasi ke dalam dan ke luar negeri di Indonesia. Buku ini berisi berbagai aturan yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 mulai dari tata cara mengurus visa, izin masuk, dan izin kemigrasian hingga Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1995 Tentang Pembukaan Konsulat RI di Johor, Malaysia. Buku ini dibuat dengan maksud member…

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan a…

Selain memuat keputusan presiden seperti yang tertera pada judul, terbitan ini juga memuat Peraturan Pelaksanaan UU Otonomi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi

Buku ini berisi tentang undang-undang yang mengatur urusan dan tata laksana usaha jasa konstruksi dan berbagai keputusan menteri keuangan serta keputusan presiden yang juga berhubungan dengan pembagunan nasional.

Himpunan Peraturan Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Buku ini berisi Peratururan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Ketenagakerjaan

Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Ketenagakerjaan yang terdiri dari UU Nomor 18 Tahun 2017; UU Nomor 2 Tahun 2004; UU Nomor 13 Tahun 2013; UU Nomor 21 Tahun 2000; UU Nomor 1 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nom…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Anak Dan Wanita

Buku ini memuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Anak dan Wanita yang terdiri dari UU RI Nomor 12 Tahun 20017; UU RI Nomr 17 Tahun 2016; UU RI Nomor 35 Tahun 2014; UU RI Nomor 9 Tahun 2012; UU RI Nomor 10 Tahun 2012’ UU RI Nomor 11 Tahun 2012; UU RI Nomor 21 Tahun 2007; UU RI Nomor 12 Tahun 2006; UU RI Nomor 23 Tahun 2004; UU RI Nomor 23 Tahun 2002; UU RI Nomor 39 Tahun 1999…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kesehatan

Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan ini memberikan referensi peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan Kesehatan yang terdiri dari UU RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; UU RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan; UU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU RI Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Ke…

Pengelolaan Arsip/Dokumen : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Se…

Kegiatan kearsipan yang dilaksanakan Bidang Arsip dan Dokumentasi di antaranya ialah : Mengolah Arsip Inaktif; Menyimpan Arsip Inaktif; Memelihara Arsip Inaktif; Memberikan Pelayanan Kearsipan; Memberikan Pelayanan Data dan Informasi; Memberikan Pembinaan Kearsipan Intern; Pengolahan Arsip/Dokumen Konvensional; Pengolahan Arsip Media Baru; dan Pelayanan Arsip/Dokumen.

Master Plan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI : Final Report

Dalam rangka meningkatkan kualitas bantuan teknis dan keahlian dalma bidang informasi kepada DPR RI, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana indormasi yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi dan tugas DPR RI, maka P3DI (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi) sebagai organisasi pengelola teknologi informasi yang ada agar dapat digunakan secara efisien dan efektif.…

Petunjuk penggunaan : Aplikasi Portal dan Email Anggota Dewan Perwakilan Raky…

Portal Anggota DPR adalah sebuah sistem yang diibaratkan sebagai pintu gerbang masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh Anggota Dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. aplikasi portal ini mengunakan fitur single sign on yaitu fasilitas otentifikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi sistem informasi yang akan digunaka…

Jadwal Retensi Arsip Substantif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

keputusan sekjen DPR RI No 636/SEKJEN/2014 tentang penetapan jadwal retensi arsip substantif sudah tidak sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republk indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor 2018 dan peraturan sekjen DPR RI no 6 tahun 2015 tentang organisasi dan …

Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvi, 310 hlm, 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Konsumen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Indonesia at a Glance

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

107 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

959.8 IND

Hasil Kajian Susunan Kedudukan Fungsi dan Peran DPR Dalam Sistem Presidensiil

Buku Laporan Hasil Kajian ini merupakan pertanggungjawaban hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI selama masa kerja tahun 2016. Buku ini memuat bermacam pendapat yang tertuang dalam berbagai diskusi Lembaga Pengkajian dalam rapat-rapat pleno, baik berupa paper ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan oleh sebuah tim perumus menjadi satu draf rekomendasi lembaga.…

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

Merupakan penyempurnaan dari Buku SANRI terbitan pertama (1987). Isinya lebih diperluas meliputi hampir semua aspek administrasi negara Republik Indonesia, sehingga lebih menggambarkan keadaan yang senyatanya sesuai dengan perkembangan sekarang. Secara deskriptif menggambarkan sistem administrasi negara RI.