Hukum lingkungan

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-15447-2-6

Deskripsi Fisik

465 hal .; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 SIA h

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

buku ini berisi tentang proses beracara di Mahkamah Konstitusi secara umum, yang mejelaskan teknik-teknik beracara di mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan serta proses-proses apa saja yang harus dilalui sampai dengan pada tahapan akhir. buku ini sangat penting manakala dirasakan ada kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan lagi untuk menggunakan forum MK ketika terjadi dugaa…

Catatan Jurnalis Parlemen: 25 Untold Stories dari masa ke masa

Buku ini merupakan catatan dari rekan-rekan jurnalis yang berpengalaman meliput kegiatan di Kompleks Parlemen, Senayan, baik di DPR, MPR maupun DPD RI. Dalam buku ini, penulis berbagi pengalaman, wawasan dan analisis tentang berbagai isu dan peristiwa yang terjadi di Gedung DPR, MPR dan DPD RI. Buku ini juga mengungkap sejumlah tantangan, kesulitan, dan peluang yang dihadapi jurnalis parlem…

Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Penuh Onak Duri

Buku ini sangat besar manfaatnya diketahui masyarakat luas, karena memuat beberapa tulisan yang menarik isinya, antara lain: pertama, semua permasalahan yang ditulis sangat mendapat perhatian masyarakat dan surat kabar dan elektronika pada saat itu yang menyoroti masalah tersebut hingga berhari-hari bahkan sampai bulanan. Kedua, karena pihak DPR RI ingin mengecilkan peranan KPK dalam mengungkap…

Selayang Pandang Komisi III DPR RI: evaluasi penegakan hukum di Indonesia 201…

Komisi III DPR RI adalah salah satu komisi dengan lingkup tugas di bidang hukum,hak asasi manusia, dan keamanan. Kerjasama antara Komisi III DPR RI dengan Mitra berlangsung dengan baik. Dalam buku kinerja komisi III DPR RI ini akan disampaikan penjelasan tentang laporan evaluasi mitra kerja baik dari sisi fungsi anggaran,fungsi pengawasan, maupun fungsi legislasi. Bab pertama menggambarkan seca…

Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana

Buku ini membahas tentang hukum acara pidana di Indonesia, falsafah dan asas hukum acara pidana, perbedaan alat bukti dengan barang bukti, pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi, dan praktik dalam penyelesaian perkara dari tahap penyelidikan dan putusan hakim serta eksekusi. Buku ini juga menawarkan kerangka berpikir secara sistematis.

Ada Apa Dengan DPR RI/DPRD?

Buku ini memberikan gambaran bahwa perbuatan Wakil Rakyat terkesan lebih banyak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat umum yang memilihnya. buku ini memperbincangkan masalah yang pernah trending topic yang banyak mendapat perhatian masyarakat luas, dan bahasanya mudah dipahami.

Hukum Bangunan gedung di Indonesia

Pada dasarnya setiap orang, badan atau institusi bebas untuk membangun bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan, ketersedian dana, bentuk konstruksi dan bahan yang digunakan. Dalam buku ini pun di jelaskan tentang ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tentang bangunan gedung.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Hukum acara Mahkamah Konstitusi meliputi materi-materi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum pemohon, dan proses persidangan mulai dari pengajuan permohonan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Buku ini membahas proses beracara di Mahkamah Konstitusi secara umum, yang menjelaskan teknik-teknik beracara di Mahkamah Konstitusi mulai dari permohonan hingga putusan sert…

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: teori dan praktik

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia, baik karena pemindahan hak dari orang pribadi/badan kepada orang pribadi/badan lainnya maupun karena pemberian baru oleh oleh pemerintah/negara kepada pribadi atau badan.

Bea Meterai di Indonesia

Pada dasarnya bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang dipungut berdasarkan ketentuan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang. Hanya saja memang aturan bea meterai secara benar belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui bahwa bea meterai merupakan pajak tidak langsung yang berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan pen…

Bea Materai Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

-

Menyorot Perilaku Birokrasi

Tulisan ini menyoroti sikap perilaku birokrasi yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan selain berdampak negatif, juga akan memperngaruhi kelangsungan maupun kualitas pembangunan. Selama kurun waktu PJPT I pembangunan telah menunjukkan hasil yang gemilang, selama kurun waktu tersebut, sosok penampilan birokrasi Indonesia dianggap masih menampilkan corak patrimonial dan elitis dengan be…

Pemilihan umum 1997

Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Mei 1997. Pemilu kali ini menggunakan kampanye model baru, yang lebih banyak memberikan kesempatan untuk berdialog dan berdebat. Disatu sisi kampanye ini bertujuan untuk mengukur aspirasi rakyat, yang dapat mendorong para pemilih untuk mengekspresikan kehendak mereka

Peran Sekretariat Jenderal DPR RI Membantu Pelaksanaan Fungsi DPR RI (Tinjaua…

Dalam dua dekade ke belakang, banyak kritikus ditujukan kepada Parlemen karena kelemahan fungsi Legislatif pada kekuatan eksekutif. Ke depannya, DPR perlu pemberdayaan sesuai dengan UUD 1945, khususnya menghadapi era globalisasi atau abad ke-21 yang menekankan kepada kompetisi di semua aspek. Kami harus mengantisipasi situasi yang akan datang. Dalam satu pikiran, Anggota Parlemen membutuhkan ba…

Analisis kepemimpinan pemerintahan Abdurrahman Wahid

Makalah ini membahas beberapa faktor di balik kegagalan Abdurrahman Wahid dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik untuk memenuhi agenda reformasi Indonesia. Dalam analisisnya, penulis menggunakan pendekatan perilaku, di mana profil Administrasi Wahid dalam berbagai aspek telah dinilai dengan menggunakan berbagai sumber. Yang disebut "Skandal Brunei dan Bulog " dan, apalagi, realisasi sida…

Instrumen derivatif: opsi saham call&put, rights, warrants, convertible bonds…

Edisi

-

ISBN/ISSN

9789792733174

Deskripsi Fisik

xvi, 372 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

380 SIA s

Seri Himpunan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2008 2

Maksud dan tujuan penerbit dapat menerbitkan buku seri Himpunan Peraturan Kepegawaian ini dimaksud berkeinginan membantu para Pegawai Negeri Sipil, pengelola perpustakaan pemerintah, serta kepada masyarakat luas untuk memudahkan mencari dan mendapatkan peraturan-peraturan yang terbaru, dan juga dapat memenuhi kebutuhan dinas serta menambah ilmu pengetahuan di bidang kepegawaian

Seri Himpunan Peraturan Kepegawaian Republik Indonesia Tahun 2008 I

Dalam rangka melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja, bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-undang 1945, Negara dan Pemerintah, serta kecakapan, kejujuran, kedisiplinan di dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya.

BUMN indonesia

2 eks