Indeks
Buku ini mendalami pelaksanaan tugas dan hak DPR; bagaimana DPR melaksanakannya dan apa kendalanya. Buku ini juga mengemukakan mengenai konsep untuk mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi. Dalam pembahasannya, buku ini menggunakan sudut pandang Ilmu Hukum Tata Negara.
Hukum Kewarisan Islam (The Islamic Law of Inheritance), di dalam hukum islam ketentuan materiil bagi orang yang ditinggalkan si pewaris telah digariskan dalam Alquran dan hadis secara rinci dan jelas. Namun, di dalam sistem hukum Barat pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan si pewaris kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu si pewaris membuat wasiat pada saat hidup…
Ada 2 eks.
Dalam buku ini Wahid Abdussalam Bali mengupas tuntas masalah sihir, hakikat sihir, macam-macam sihir, cara menangkal sihir dan cara pengobatan terhadap orang yang terkena sihir. Maka buku ini menjadi rujukan penting dalam masalah sihir, kita dapat mengenal apa itu sihir sesuai dengan dalil-dalil syar'i dan juga bisa mengetahui bagaimana cara menangkal dan mengobati orang yang terkena sihir.
Senantiasa konflikkah hubungan antara agama dan negara? Dapatkah keduanya didamaikan? Bisakah sebuah negara-agama menjamin dan melaksanakan demokrasi? Selalukah negara-agama membangun sebuah negara teokratis yang dilandasi akidah? Jawaban atas pertanyaan itu sekilas tampak dilematis: tak mungkin didamaikan. Namun, Abdurrahman Wahid, ahli asal usul sejarah Islam di Indonesia, punya panda…
buku ini berisi kebijaksanaan tetapi kebijaksanaan tidak dapat dimengerti tanpa suatu teori mengenai hubungan saling hubung antara uang dan perbankan
Keuangan inklusif sangat penting karena Indonesia membutuhkan bauran kebijakan yang mendorong nilai tumbuh dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan pihak luar negeri. Banyak ide menarik di dalam buku ini. Menerangkan kepada kita tentang pencapaian financial inclusion melalui KUR. Indonesia sebagai negara berkembang dan punya UMKM yang tumbuh pesat perlu dorongan melalui pengua…
Buku ini membahas aspek teoritik kebijakan perumusan norma hukum tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, teori pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana dalam ilmu hukum pidana, pengaturan debt collector dibeberapa negara didunia dan konsep norma hukum tindak pidana profesi debt collector dalam kebijakan hukum pidana nasional dimasa yang akan datang
Sistem pelaporan tidak saja berfungsi sebagai parameter akuntabilitas dari wakil rakyat, melainkan juga sebagai media bagi anggota dewan dalam berkomunikasi dengan kontituennya, alat komunikasi politik dengan konstituen, sekaligus sebagai alat kontrol bagi konstituen terhadap wakil rakyat yang mewakili aspirasi mereka.