Buku ini membahas permasalahan yang timbul sehubungan kerugian yang menimpa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya perusahaan perseroan (Persero) yang berakhir pada diselesaikan di meja hijau dengan tindak pidana korupsi masih menimbulkan masalah. Ada yang mempermasalahkan terutama di kalangan ahli hukum perdata, khususnya hukum Perusahaan dengan melihat dari sisi status badan hukum yaitu Pe…
dalam satu dasawarsa yaitu dari tahun 2008 s.d 2018, pemerintah aceh telah menerima dana otsus sebesar Rp.64,97 triliun. Apabila di hitung secara rata rata, peningkatan penerimaan adalah sebesar 8.58 % pertahun. terdapat capaian positif dari kebijakan ini, antara lain seperti peningkatan Indeks pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka TPT. Namun di satu sisi besarny…
Bagi seorang hakim, kebebasan dan makna yang dikandungnya menjadi penting karena berkaitan langsung dengan tugas Illahi yang mereka pikul sebagai penegak hukum dan keadilan. Dari kacamata tersebut, buku ini mencoba mengeksplorasi aspek ontologis; epistemologis, dan empiris dari kebebasan dan kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, khususnya di Indonesia. Dengan harapan dapat menjadi gerbang untuk…
Buku ini ditulis Ridwan Saidi dalam sebuah proses pencarian terhadap identitas diri yang panjang. Identitas sebagai Betawi, identitas sebagai Melayu, dan identitas sebagai bangsa Indonesia. Buku ini berisi sejarah peradaban Melayu Betawi dan sejarah berdirinya kota Jakarta.
Buku ini merupakan Authorized Biography Dahlan Iskan; menyampaikan secara detail jejak hidup Dahlan Iskan. Kehidupan kecilnya yang serba kekurangan, era perjuangannya untuk mengubah nasib, cucuran keringat, dan seluruh kerja kerasnya, diurai satu persatu hingga nyaris tak ada yang terlewat. Dahlan Iskan, Menteri BUMN yang aneh itu, telah mampu membuktikan diri membawa kemajuan di setiap face ya…
Buku ini berisi pemaparan berbagai aspek yang diperlukan dalam mempertimbangkan pemimpin daerah dalam mengambil keputusan terhadap kebijakan TPP bagi aparaturnya. Aspek-aspek tersebut meliputi: aspek legalitas, geografi dan demografi, menejemn SDM serta keuangan daerah. Kempat aspek ini diperlukan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan kebijakan TPP.
Buku ini berisi: 1 Batas Kewenangan Antara Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama. 2 Sifat Piuralitas Hukum Indonesia. 3 Pengangatan Anak Dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun1917. 4 Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat. 5 Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Dalam Peraturan Perundang-undagan. 6 Konsepsi Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam.7 Hak Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat. 8 Hubungan Nasab Anak Ang…
Birokrasi perizinan yang berbelit-belit merupakan salah satu permasalahan yang menjadi penghambat bagi perkembangan dunia perekonomian, terlebih lagi dalam dunia usaha di Indonesia.Melalui buku ini, semua permasalahan dan jalan keluar dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan dibahas sevara mendalam melalui berbagai kajian keilmuan yang diantaranya akan dianalisis melalui konsep hukum adminis…
Buku ini hadir karena kegeraman para jurnalis dan aktivis pemantau Parlemen melihat "wajah" DPR RI hari ini, atau rakyat pada umumnya yang setiap hari dipapar berita miring soal Senayan. Kegeraman juga dirasakan oleh Wakil Rakyat, geram ingin memperbaiki lembaga tetapi tidak punya kuasa untuk melakukannya. Pembahasan buku ini berfokus pada kritik-kritik dan gagasan-gagasan konstruktif, ketimban…
Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) menyambut baik terbitnya buku berjudul "Politik Hukum Integratif UMKM: Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing " yang ditulis oleh Dr.Ade Komarudin, MH.Sebuah buku yang sangat penting dan mengulas tentang kebijakan Pemerintah, terutama dari segi hukum terhadap para pelaku UMKM yang setiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat besar.
Buku ini memuat masalah-masalah hukum yang bersifat dasar tetapi praktis, dalam arti hampir selalu dijumpai dalam praktik penerapan hukum sehari-hari dalam segala bidang kehidupan.
Buku ini merupakan metamorfosis dari disertasi yang diharapkan agar pembaca dapat menemukan hal-hal baru didalamnya. Diskresi hadir mengiringi peralihan hak warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah dalam suatu konsep negara hukum; dari hak kebebasan beraktivitas, yang tidak menghendaki intervensi pemerintah terhadap kehidupan warga negara, menjadi hak untuk memperoleh pelayanan, yang me…
Hukum kontrak yang didasarkan pada sistem civil law, common law, dan hukum Islam merupakan sistem hukum yang masuk dalam kategori major legal system atau parent legal system. Perlu dibangun saling pengertian dan pemahaman yang baik antara ketiga sistem hukum kontrak tersebut. Pengertian dan pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui perbandingan sistem hukum. Buku ini baru menampilkan gambaran …