Promosi kesehatan lanjutan dalam teori dan aplikasi

Banyak tenaga kesehatan menganggap promosi kesehatan menjadi suatu hal yang sangat familiar untuk didengar dan dilakukan namun promosi kesehatan yang dilakukan tidak terlalu efektif dan efisien, sehingga tujuan promosi kesehatan yang dilakukan tidak tercapai. Promosi kesehatan yang dilakukan tidak tercapai. Buku promosi kesehatan lanjutan ini berisi tentang promosi kesehatan;metode promosi kese…

Mengejar fajar: cerita dan fakta di balik pemyelamatan Bank Century

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-53473-0-6

Deskripsi Fisik

vii, 504 hal. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.1 MEN

Kedudukan, Tugas, Sususuan Organisasi dan Tatat Kerja Depertemen Kabinet Pemb…

Buku ini mengatur Kedudukan, Tugas, Sususuan Organisasi dan Tatat Kerja Depertemen Kabinet Pembangunan VII (1998-2003). Buku ini juga mencakup Peraturan yang mengatur Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perubahan Atas Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Perubahan Atas Jenjang Pangkat dan Tunjangan, serta Prosedur pengusulan, Penetapan, dan evaluasi Organisas…

Peraturan Tindak Lanjut Perpajakan Juli '99 - Des '99

Buku ini memuat mengenai peraturan perpajakan Indonesia pada tahun 1999. Isinya merupakan kumpulan peraturan pajak tentang ketentuan umum perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn. BM.). Adapun peraturan perpajakan yang dimaksud merupakan himpunan dari peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputus…

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 1978-1983

Buku ini memuat masa pemerintahan presiden dan wakil presiden Indonesia tahun 1978-1983. Buku ini menjadi memorial dari masa kepresidenan Soeharto serta memuat berbagai dokumentasi peristiwa yang terjadi pada masa itu. Buku ini juga memberikan penjelasan ideologis tentang makna Republik Indonesia, lambang negara, falsafah, hingga undang-undang yang yang memuat tentang berbagai aturan badan legi…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pegawai Negeri Sipil

Buku ini berisi tentang himpunan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kepegawaian khususnya pegawai negeri sipil, yang dilengkapi dengan beberapa keputusan presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja nasional, keputusan presiden tentang badan kesejahteraan nasional, serta keputusan presiden tentang keluarga berencana.

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Buku ini berisi tentang peraturan pemerintah tentang pemilikan dan pendaftaran tanah. Juga dilengkapi sejumlah peraturan tertulis lainnya seperti, Undang-Undang Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Pembatasan Pemberian Kredit Oleh Bank Umum Untuk Pembiayaan dan atau Pengolahan Tanah, serta peraturan pemerintah tentang; pajak daerah, …

Lima Undang-Undang Perpajakan 1997

Buku ini memuat paket lima undang-undang perpajakan, yang mana berisi; Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1997, tentang Badan Penyelesain Sengketa Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor …

Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Perpajakan

Buku ini berisi tentang himpunan tindak lanjut peraturan perpajakan, yang mana memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peraturan mengenai pajak penghasilan, serta aturan-aturan tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Buku ini memiliki tujuan agar para wajib pajak nantinya dapat mengetahui, mempelajari, serta memahami peraturan perpajajakan …

Suara Generasi Muda : Dialog Politik dengan dua belas tokoh pemuda

buku ini merangkum dialog atau wawancara dengan 12 tokoh yang di pilih. orang orang tersebut adalah orang orang yang sukses baik dalam segi organisatoris maupun aspek kehidupan lainnya. namun tujuan buku ini tidaklah mengenai prestasi atau pribadi mereka. tetapi adalah pemikiran mereka yang dihasi dengan pengungkapan beragam masalah, kritik maupun uneg-uneg dari 12 tokoh tersebut. beragam topik…

Undang - undang nomor 9 tahun 1995 : tentang usaha kecil

DPR Ri bersama dengan Pemerintah membahas rancangan undang undang tentang pengusaha kecil untuk disahkan menjadi undang-undang. maka melalui tahap demi tahap dibahas baik dalam sidang sidang khusus dan sampai akhirnya melalui sidang paripurna dapat disetujui oleh dpr untuk disahkan menjadi undang. undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan disahkan pada tanggal 26 desember 1995

Himpunan Peraturan Pemerintah Daerah 1995

Buku ini merupakan penerbitan yang berkelanjutan dari buku sebelumnya yaitu Himpunan peraturan pemerintah daerah Tahun 1988-1991, 1992, 1993, dan 1994 yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya. buku ini memuat peraturan-peraturan menteri dalam negeri yang ditetapkan / dikeluarkan sepanjang tahun 1995, dan terdiri dari peraturan, keputusan, dan instruksi menteri dalam negeri. penulis meng…

Undang - undang republik indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

sehubungan dengan amat sangat pentingnya undang undang bank indonesia, maka penerbit menyediakan dalam bentuk buku dan sekaligus turut serta menyebarluaskan dan memasyarakatkan peraturan perundang-undangan. semoga buku ini akan dapat memberikan sumbagan yang penting mengnai pengetahuan dan permasalahan di bidang perbankan di indonesia yang terlebih banyak kepada semua pihak yang terkait secara …

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Pers…

untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, sangat mendasar kepada prinsip musyawarah dari kedua belah pihak yang berselisih. hal ini tentunya disepakati bahwa penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang berselisih sehingga dapat di peroleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. sehubungan amat sangat pentingnya hal tersebut. undang undang peny…

Himpunan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai tahun 1992 : Ja…

buku seri perpajakan ini merupakan terbitan yang berkesinambungan dari 5 buku sebelumnya yaitu himpunan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai tahun 1983 - 1987, 1987 - 1988, 1988 - 1990, 1990 dan 1991 yang telah diterbitkan sebelumnya. dalam himpunan tahun 1992 ini kamu susun secara sistematis dan begitu pula peraturan yang dimuat tahun yang lalu tidak lagi ada dialam himpunan…

Tindak lanjut peraturan perpajakan tahun 1992

buku seri perpajakan ini merupakan kumpulan peraturan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan serta surat-surat ketetapan pajak dari bulan januari - maret 1992. Bhwa peraturan yang dimaksud juga merupakan pelaksanaan dari peraturan perpajakan tahun 1991.

Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 1998 : Januari '98 - Desember '98

perlu kiranya kami sampaikan disini bahwa buku Himpunan Peraturan ini isinya memuat ketentuan perpajakan dari bulan januari hingga desember 1988, serta disusun secara sistematis menurut tatanan peraturan perundang undangann. maksud dan tujuan penerbit dengan menerbitkan buku ini yaitu untuk membantu para wajib pajak pada khususnya serta para pelaksana pemotong atau pemungut pajak penghasilan.

Akuntabilitas Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

dalam kajian ini dijelaskan bahwa daerah istimewa jogjakarta adalah sebuah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hal tersebut sesuai dengan undang undang negara republik indonesia tahun 1945 pasal 18b ayat 1 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus…

Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) : komponen Kesejahte…

kajian ini berbasis pada hasil pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan pemberian bantuan sosial PKH serta hasil diskusi dengan berbagai narasumber yang memiliki kompetensi di bidang kesejahteraan sosial khususnya terkait bantuan sosial PKH. dalam kajian ini diungkap berbagai permasalahan pelaksanaan PKH, antara lain 1 pada tahun 2017 dan 2018, tidak seluruh penerima bantuan komponen kesejahteraan s…

Efektivitas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka penyel…

Kajian ini berbasais pada hasil pemerisakaan BPK RI atas pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran ang dilakukan melalui penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan wajib belajar 12 rahun pada kementerian pendidikan dan kebudayaan dan 48 pemerintah daerah, meliputi: 9 pemerintah provinsi, 31 pemerintah kabupaten dan 8 pemerintah kota. penjaminan mutu pendidik…