Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberan…

Memberantas korupsi di Indonesia tidak mungkin sekaligus. Sebagai peneliti, satu atapnya kekuasaan yang diberikan kepada jaksa untuk tindakan penyidikan dan penuntutan, sarat dengan penyelahgunaan kekuasaan, sebagai salah satu sumber terjadinya korupsi di dunia peradilan. Para ilmuawan hukum tidak pernah dapat mengetahui bahwa kasus "bulog-gate", pengedilan terhadap terdakwa Akbar Tanjung, Winf…

Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Undang-undang tentang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan badan pengembalian aset dengan hak mengawasi aktivitas otoritas-otoritas hukum pengembalian aset, baik prosedural, maupun substansial perlu dibentuk. Sebab, mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi dan KUHAP terlalu sederhana dan belum memenuhi standar-san…

Misteri Tragedi Trisakti

Tak dapat disangkal bahwa mahasiswa Trisakti adalah bagin tak terpisahkan di era reformasi. Pengadilan Militer pada saat itu teleh berhasil mengajukan beberapa oknum polisi yang telah menjalankan dengan baik ke pengadilan militer. Faktaya di tengah acara persidangan penuntut umum militer, mengubah dakwaanya sendiri dari dakwaan pembunuhan manjadi tindakan indisipliner. Tak seorang oknum polisi …

Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 3

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-41-4030-9

Deskripsi Fisik

xii, 388 hal. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

340 KAL a

Hak cipta di Indonesia: tinjauan khusus hak cipta lagu, neigbouring rights, d…

Fokus pembahasan dalam buku adalah hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya penyanyi dan pemusik. Hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya: Puluhan ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi UU Hak Cipta, musik dan atau lagu adalah ciptaan yang paling banyak dibahas, diperdebatkan, dan menjadi objek perkara; Industri musk atau lagu saat ini t…

Tidak tak terbatas

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xvii, 545 p. ; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.003 TID

Presiden, Civil Society, dan HAM

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3622-07-5

Deskripsi Fisik

14, 118 hlm, 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.003 LAY p

Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan Jilid 2

Sekitar 1000 perkara perselisihan hasil pemilu diperkirakan akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah Itu Jauh Meningkat dibandingkan perkara pada pemilu 2004, sebanyak 478 perkara. Daro 479 perkara dalam tahun 2004 enam perkara besar ditangani oleh O.C. Kaligis.

Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai tindakan yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana kini dikategorikan dalam tindak pidana. Hal ini sudah sangat lazim di dalam dunia hukum, mengingat dunia hukum akan selalu berupaya untuk mengatur masyarakat sesuai dengan moralitas yang dimiliki oleh tiap individu. Hukum sendiri memiliki dua sisi, ibaratnya sekeping mata uang, yang …

Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan Jilid 1

Buku karya O.C Kaligis yang berjudul Perkara-Perkara Politik dan Pilkada di Pengadilan ini berisikan mengenai kumpulan beberapa perkara sengketa pemilihan kepala daerah dan perkara politik yang penulis kompilasikan untuk menjadi bahan referensi bagi para praktisi hukum dan siapa saja yang membutuhkan informasi seputar acara persidangan sengketa politik tersebut. Dalam buku jilid I ini disajikan…

Human Rights & Terrorism

Human rights issues have been a popular issue by countries/states that have just enjoyed democracy. For many years, the democracy system was known as the political system that mainly focuses on upholding human rights. Developing and newly independent states would usually be the countries that have just enjoyed democracies. These countries face big challenges in enforcing human rights in accorda…

Peradilan (politik) HAM di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-96592-4-8

Deskripsi Fisik

viii, 252 p. ; 19 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.085 KAL p

Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana

Secara mendasar buku ini mengungkap sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAk Asasi Manusia.

Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia Buku Ketiga

Di era orde baru, kekuasaan birokrasi sangat terasa. Sebagai bukti pemerintah hendak mendirikan pemerintahan yang bersih, dibuatlah peradilan tata usaha negara lengkap dengan hukum materi dan hukum acaranya.

Analisis mengenai dampak lingkungan

Bibliografi hal. 311

Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-428-424-6

Deskripsi Fisik

xiii,381 hlm. : il. ; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

304.2 SOE e

Dasar Hukum Mengadili Kebijakan Publik

Pada dewasa ini di indonesia, audit atau pemeriksaan atas pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara menimbulkan banyak persoalan. Hal ini tidak akan terjadi bila asas keadilan disandingkan dengan asas persamaan di depan hukum. Asas-asas ini akan dilanggar jika misalnya hak mengajukan saksi ahli tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tersangka kurang dapat melakukan perlawa…

Antara Anarki dan demokrasi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3622-08-3

Deskripsi Fisik

x, 71 hal.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

321.4 LAY a

Otopsi Pradakwaan Kasus Bank Bali

O.C. Kaligis dalam buku ini tampak berusaha membawa Kasus Bank Bali ke jalur yang diyakininya benar, yakni "Rel Hukum". Tanpa pretensi politik, walau ia pengacara Setya Novanto yang tercatat sebagai Wakil Bendahara Golkar, ia mengemukakan pendapatnya yang sejak dulu memang kerap melawan arus opini masyarakat.

Aspek-aspek hukum moratorium

Ratifikasi konvensi standard minimum rules for the treatment of prisoners adopted by the first united nation congress on the prevention of the crime and the treatment of offenders(1955) oleh Indonesia menjadi diubahnya penyebutan idiom penjara menjadi lembaga pemasyarakatan. Di lembaga pemasyarakatan inilah para narapidana kemudian mendapatkan binaan. Peran sipir penjaga lembaga pemasyarakatan …