Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

324.04 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia Tahun 1980 No, 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1981 No. 3188-3209

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1981 1988-3209

Tambahan lembaran negara republik indonesia tahun 1980 No. 3155-3187

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1980 3155-3187

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 3188-3209

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 TLN 1981 3188-3209

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-691-246-5

Deskripsi Fisik

258 hal. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

R 657 PER

Misteri Haji & Umrah

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-1026-73-4

Deskripsi Fisik

352 p. : il. ; 12 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.35 ASS m

Etika Hubungan Legislatif Eksekutif: Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Edisi

2

ISBN/ISSN

979-3519-04-5

Deskripsi Fisik

x, 216 Hal, :24 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

328 ETI

Beberapa masalah penguasaan tanah di berbagai masyarakat sedang berkembang

Risalah ini merupakan suatu kompilasi. berdasarkan tinjauan kepustakaan di berbagai masyarakat berkembang di belahan bumi bagian Timur ini, seperti Afrika, Afghanistan, Papua Niugini, India, Malaysia, Sri Lanka, Cina dan Singapura serta Jepang.

Resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak dan tidak menerima pengujian …

Berisi kumpulan resume putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan menolak dan tidak menerima permohonan pengujian Undang-undang terhadap undang-undang Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang diputus dalam persidangan Mahkamah pada bulan Juli - Desember 2019

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan Dan Peranan Undang-Undang No. 20…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 143 hlm.; 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043.2 IND a

Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Transaksi Tanah Adat Di Timor Timor

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 90 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.043 IND a

Selayang Pandang Gedung DPR RI

Buku ini berisi sejarah dari Gedung DPR RI

Evaluasi Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Te…

Evaluasi pemantauan terhadap pelaksanaan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang DPR RI. Kajian dan analisis dalam aspek substansi hukum,struktur hukum/kelembagaan,pendaaan,sarana dan prasarana,budaya hukum, dan setelah dicermati terdapat beberapa norma yang mendelegasikan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 23 ta…

Soepomo: pergulatan tafsir negara integralistik biografi intelektual, pemikir…

Edisi

1

ISBN/ISSN

9786021351192

Deskripsi Fisik

xii + 348 hlm , 14.8 x 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

920 ASS s

Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kese…

Dokumen ini merupakan kajian komprehensif yang disusun oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2019, yang bertujuan mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kajian dilakukan dengan pendekatan analisis substansi hukum, struktur kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, serta budaya hukum. Has…

Kebangkitan jiwa Keprajuritan Nasional

2 eks

Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 …

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan didasarkan pada Undang-Undang Monor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Dengan terbentuknya OJK, maka pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental. OJK melaksanakan pengaturan dan pengawasan industr…

Kajian, Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Siste…

Dalam rangka memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya dibentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan yang berkaitan terhadapmarrtabat manusia, asas manfaat yang merupakan asas bersifat operasional yang …

Selayang Pandang Gedung DPR RI

Buku ini berisi informasi tentang Gedung DPR/MPR RI, dari berbagai sisi sejarah, site plan dan nama-nama gedung yang ada di kompleks parlemen DPR/MPR RI. Termasuk di dalamnya gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mesjid Baiturrahman.