Buku yang berisi laporan pengkajian ini disusun berdasarkan studi yang dilaksanakan untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk melakukan penilaian atas kelayakan Calon Kota Maumere. Adapun wilayah yang diteliti meliputi 5 (lima) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Alok Barat, Kecamatan Alok, Kecamatan Alok Timur, Kecamatan …
Review Kajian Akademik ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan teknis terhadap Calon Kabupaten Sekayam Raya apakah mampu atau tidak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom baru dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Laporan final studi ini disusun diharapkan untuk dapat menghasilkan kegiatan Penyusunan Studi Kelayakan ini adalah tersusunnya laporan-laporan hasil pekerjaan mengenai kelayakan Kota Balai Karangan sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten Sekayam Raya hasil dari pemekaran dari Kabupaten Sanggau (Induk).
Masyarakat Kabupaten Simalungun yang menginginkan pemekaran daerah Kabupaten Simalungun menjadi 2 kabupaten yaitu Kabupaten Simalungun (Induk) dengan Ibukota di Pamatang Raya Kecamatan Raya dan Calon Kabupaten Simalungun hataran (pemekaran) dengan ibukota di perdagangan kecamatan bandar merupakan aspirasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada m…
Kajian ini disusun untuk menyahuti aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) pada 7 Kecamatan Wilayah Pantai Barat dan sudah mengalami beberapa kali perbaikan berdasarkan hasil seminar dan pembahasan di DPRD Kabupaten Mandailing Natal.
Kajian Awal Letak Ibukota Kabupaten Bungo dilakukan untuk melakukan penilaian atas kelayakan seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo menjadi letak ibukota Kabupaten Bungo yang baru menggantikan Kota Muara Bungo sebagai letak Ibukota Kabupaten Bungo yang lama.
Secara garis besar laporan ini berisi mengenai hal-hal yang melatarbelakangi pekerjaan, tinjauan pustaka, metodologi kajian, gambaran umum wilayah studi, analisis kelayakan dan kesimpulan pada "Pekerjaan Perencanaan Kajian, Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah di Kabupaten Berau".
Risalah Rapat Paripurna VI DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor sudah dilakukan pada tahun 2006 oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bekerjasama dengan PT Bermuda Jasa Utama berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, seiring dengan berubahnya peraturan yang mempedomani maka dibuatlah Penyempurnaan Kajian Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor ini dengan memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan dalam P…
Kajian ini membahas tentang kelayakan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan perhitungan menurut PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Kegiatan ini dilakukan secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembe…
Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2011, hingga akhir 2011 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai sebesar 4,4 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju dan negara berkembangan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar 2,4 persen dan 6,5 persen...untuk lebih mendalam isi materi ini mari kita baca...
Buku ini berisi nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010 yang diterbitkan oleh pemerintah RI
Buku ini berisi nota keuangan dan anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2012 yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Buku ini membahas mengenai globalisasi dan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan di Brasil.
Buku ini memberikan informasi kepada publik, baik dari kalangan pemerintah, masyarakat dan akademisi yang memiliki kepedulian dan kepentingan untuk pembangunan Jawa Barat.
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851., merupakan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah ini dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karateristik…
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849., merupakan Undang-Undang yang berlaku untuk: semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia; semua kapal asing …
Undang-Undang ini Disahkan dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2007, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722, merupakan Undang-Undang yang memuat tentang Perkeretaapian. Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan perkeretaapian yang dimulai dari pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan, sehingga dapat …
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 9 Oktober 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4653 merupakan Undang-Undang yang sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, telah terjadi perubahan dan perkembangan yang cukup banyak pada faktor-faktor internal dan ekstern…
Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta tanggal 1 Agustus 2006 dalam Lembaran Negara Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633. merupakan Undang-Undang yang berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan salah satu karakter khas sejarah perjuangan rakyat aceh yang memiliki ke…